Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Dimajukan 2 Bulan, Terkait Stabilitas Politik Usai Pilpres

Kompas.com - 27/08/2022, 19:21 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan alasan terkait usulannya memajukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Mulanya Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Namun ia menyampaikan masukan agar kontestasi elektoral daerah itu dipindah ke September 2024.

“Misalnya presiden pemilu ini kan dilantik 20 Oktober 2024. Coblosannya (Pilkada) November, dari sekitar sebulan presiden ganti ada Pilkada,” papar Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan

“Kira-kira kabinetnya sudah terbentuk atau belum? Kalau perdebatan soal (hasil Pilpres) itu belum selesai, berarti stabilitas politiknya juga belum menentu,” tutur dia.

Ia menjelaskan, kondisi itu berbeda jika Pilkada digelar pada September. Artinya, saat Pilkada digelar pemerintahan belum berganti tangan.

Hasyim menilai hal itu lebih menguntungkan karena stabilitas politik relatif aman.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini, kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasyim berpandangan Pilkada Serentak pada September 2024 juga berpengaruh pada kandidat calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol).

Pasalnya, caleg tak perlu mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada setelah terpilih sebagai anggota Parlemen.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? gitu kan. KPU kan melayani peserta pemillu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” tandasnya.

Dikutip dari Kompas.id, KPU dinilai tak konsisten jika ingin memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menyampaikan mulanya Pilpres rencananya bakal digelar Mei 2024.

Rencana itu batal karena dinilai terlalu dekat dengan penyelenggaraan Pilkada di bulan Oktober 2024.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Sampaikan Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke Jokowi

Saan mengatakan beban KPU bakal semakin berat jika Pilkada digelar September 2024, karena harus menyelesaikan berbagai tahapan lain, seperti permohonan perselisihan hasil pemilu.

“Jadi menurut saya lebih baik konsentrasi dulu saja dengan tahapan pemilu yang saat ini dijalankan daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Sebelumnya usulan untuk mengganti jadwal penyelenggaraan Pilkada disampaikan Hasyim saat menghadiri diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Cak Imin Masih Bakal Diskusi dengan Dewan Syuro PKB soal Langkah Politik

Nasional
KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

Nasional
Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

Nasional
Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

Nasional
Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

Nasional
Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

Nasional
Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

Nasional
Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

Nasional
Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

Nasional
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

Nasional
Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com