Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2022, 19:21 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan alasan terkait usulannya memajukan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Mulanya Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Namun ia menyampaikan masukan agar kontestasi elektoral daerah itu dipindah ke September 2024.

“Misalnya presiden pemilu ini kan dilantik 20 Oktober 2024. Coblosannya (Pilkada) November, dari sekitar sebulan presiden ganti ada Pilkada,” papar Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan

“Kira-kira kabinetnya sudah terbentuk atau belum? Kalau perdebatan soal (hasil Pilpres) itu belum selesai, berarti stabilitas politiknya juga belum menentu,” tutur dia.

Ia menjelaskan, kondisi itu berbeda jika Pilkada digelar pada September. Artinya, saat Pilkada digelar pemerintahan belum berganti tangan.

Hasyim menilai hal itu lebih menguntungkan karena stabilitas politik relatif aman.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini, kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasyim berpandangan Pilkada Serentak pada September 2024 juga berpengaruh pada kandidat calon legislatif (caleg) dari partai politik (parpol).

Pasalnya, caleg tak perlu mengundurkan diri jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada setelah terpilih sebagai anggota Parlemen.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana? gitu kan. KPU kan melayani peserta pemillu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” tandasnya.

Dikutip dari Kompas.id, KPU dinilai tak konsisten jika ingin memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa menyampaikan mulanya Pilpres rencananya bakal digelar Mei 2024.

Rencana itu batal karena dinilai terlalu dekat dengan penyelenggaraan Pilkada di bulan Oktober 2024.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Sampaikan Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke Jokowi

Saan mengatakan beban KPU bakal semakin berat jika Pilkada digelar September 2024, karena harus menyelesaikan berbagai tahapan lain, seperti permohonan perselisihan hasil pemilu.

“Jadi menurut saya lebih baik konsentrasi dulu saja dengan tahapan pemilu yang saat ini dijalankan daripada mewacanakan hal yang malah menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Sebelumnya usulan untuk mengganti jadwal penyelenggaraan Pilkada disampaikan Hasyim saat menghadiri diskusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Nasional
Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Nasional
Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Nasional
Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan 'Amicus Curiae' ke PN Jakarta Selatan

Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan "Amicus Curiae" ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Nasional
Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Nasional
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

Nasional
Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Nasional
Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Nasional
Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Nasional
Gerindra Ingin Belajar dari Golkar, PDI-P dan PKB agar Menang Pemilu 2024

Gerindra Ingin Belajar dari Golkar, PDI-P dan PKB agar Menang Pemilu 2024

Nasional
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, Kapolri: Semua Penumpang Sudah Bisa Dievakuasi

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, Kapolri: Semua Penumpang Sudah Bisa Dievakuasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.