Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/08/2022, 06:11 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lili Pintauli Siregar telah resmi berhenti dari jabatannya sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 11 Juli 2022.

Ia resmi tak menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 71/P/2022.

Keluarnya Keppres tersebut bertepatan dengan jadwal sidang etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Lili soal dugaan penerimaan gratifikasi dari Pertamina saat menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika.

Akhirnya Dewas memutuskan sidang etiknya gugur karena ia telah resmi mundur.

Namun hingga saat ini Jokowi tak kunjung memberikan kandidat pengganti Lili ke DPR untuk dibahas dan dilakukan fit and proper test.

Baca juga: Anggota Komisi III Desak Pemerintah Segera Usulkan Pengganti Lili Pintauli Siregar

Padahal pada 12 Juli 2022, satu hari setelah Lili diberhentikan, Jokowi menyatakan bakal segera memberi nama calon pengganti ke Parlemen.

“Masih dalam proses. Untuk pengganti dari Bu Lili Pintauli masih dalam proses. Karena kan minggu yang lalu sudah saya tanda tangani,” ujar Jokowi ditemui usai berdialog dengan petani di Subang, Jawa Barat.

“Dan ini masih dalam proses untuk penggantinya. Kami akan segera mengajukan (penggantinya) ke DPR. Secepatnya,” sambungnya.

Dorong pemerintah segera beri nama

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Jokowi segera mengirimkan usulan nama untuk dibahas pada masa sidang tahun ini.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Segera Kirim Nama Calon Komisioner Pengganti Lili Pintauli ke DPR

Alasannya, lembaga antirasuah itu perlu memperbaiki kinerja lantaran kepercayaan publik tengah menurun.

Apalagi, lanjut Arsul, kepercayaan publik pada KPK kalah dibandingkan lembaga aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Polri sebelum kasus Ferdy Sambo mencuat.

“Dengan melengkapi kembali jumlah pimpinan KPK, maka lebih bisa diharapkan KPK meningkatkan kinerjanya,” papar Arsul dihubungi Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

Dihubungi terpisah anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyampaikan susunan pimpinan KPK mesti lengkap.

Baca juga: Jokowi Didesak Segera Tunjuk Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Ia khawatir kekosongan jabatan bakal berdampak pada kinerja lembaga antirasuah.

"Jika tidak segera terisi tentu ada kekurangan pimpinan yang menjalankan tugas tertentu yang selama ini dilaksanakan Lili,” katanya

“Tentunya ada tugas yang menjadi terbengkalai,” sebut dia.

Publik diminta menunggu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat menunggu Jokowi memutuskan siapa pengganti Lili dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Sebab memilih pengganti dua sosok itu merupakan hak prerogatif presiden.

“Ada dua hal yang sulit dijawab, siapa dan kapan, tinggal tunggu saja karena pasti jawabannya klasik itu. Kalau sudah siapa dan kapan, ya sudah jawabannya enggak jauh-jauh,” terang Moeldoko dalam keterangannya 25 Juli 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Nasional
Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.