Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Kembali Tolak Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU yang Dilaporkan Partai Berkarya

Kompas.com - 26/08/2022, 19:51 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa laporan kedua dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU yang membuat Partai Berkarya tak lolos tahapan pendaftaran Pemilu 2024, tidak dapat diterima.

"Majelis berpendapat, objek pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor tidak jelas," ujar anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, sebagai anggota majelis dalam sidang putusan pendahuluan, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Puskapol UI: Minimal Satu Perempuan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Harus Diloloskan di Seleksi Terakhir

Lolly menambahkan, laporan dari Partai Berkarya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan yang dilakukan terlapor yang dianggap pelanggaran administrasi pemilu dan ketentuan perundangan-undangan yang dilanggar pelapor (KPU).

"Sehingga majelis menyimpulkan laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil," kata dia.

Laporan Partai Berkarya kali ini dilayangkan oleh pelapor bernama Nimran Abdurrahman.

Laporan sebelumnya, yang disidangkan kemarin, dilayangkan oleh Mayjen (Purn) Samsu Djalal, juga ditolak Bawaslu sebab tak memenuhi syarat materiil atas alasan yang sama.

Baca juga: Parpol Tak Lolos Pendaftaran Lapor ke Bawaslu, Ini Kata Ketua KPU

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, pelapor harus memenuhi syarat formil dan materiil.

Dalam memenuhi syarat materiil, pelapor harus menyertakan dengan jelas objek pelanggaran, petitum yang dimintakan, serta ketentuan yang dilanggar oleh KPU.

Syarat formil dan materiil harus dipenuhi sekaligus alias bersifat kumulatif untuk dapat diterima dan ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, mengeklaim bahwa partainya hanya dapat memasukkan data partai sekitar 10 persen ke Sipol karena masalah sistem di hari terakhir pendaftaran, 14 Agustus 2022.

Baca juga: Hasyim Asyari Mengaku Belum Tahu Duduk Perkara KPU Dilaporkan Parpol ke Bawaslu

Imbasnya, Berkarya kemudian masuk dalam 1 dari 16 partai politik pendaftar yang berkasnya tidak dinyatakan lengkap oleh KPU, sehingga tidak dapat diproses ke tahapan verifikasi administrasi dan otomatis gagal ikut Pemilu 2024.

"(Sipol) sering down, enggak ngerti juga. Hanya 10 persen dan tidak bisa terupload semua sehingga dinyatakan gagal. Padahal di data web kita sudah lengkap," kata Badar ketika dihubungi Kompas.com, Kamis.

"Tim IT kita sejak tanggal 12 Agustus itu sudah mulai proses penginputan ke Sipol. (Di hari terakhir), tim IT kita ada di Helpdesk, bahkan sudah membawa hard disk, flashdisk, untuk dimigrasikan secara langsung di Helpdesk. Cuma, karena waktu itu sangat banyak partai, jadi antre, sehingga dalam batas waktu jam 24.00 itu tidak bisa lagi," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Nasional
Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol 'Stuck' saat Puncak Arus Balik

Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol "Stuck" saat Puncak Arus Balik

Nasional
Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasional
Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Nasional
Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasional
Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Nasional
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Nasional
Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Nasional
Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko 'Microsleep'

Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko "Microsleep"

Nasional
Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Nasional
Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com