Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2022, 13:16 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, ada 9 provinsi dengan kinerja administrasi kependudukan (adminduk) terbaik secara nasional.

Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi setiap dua pekan sekali per bulannya.

"Di kuarter ketiga ini, yang sudah masuk di level 4 (level terbaik) dalam layanan adminduknya yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Bangka Belitung," ungkap Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Sidang Ardian Noervianto, Jaksa KPK Hadirkan PNS Kemendagri

"Sebelumnya, di kuarter pertama terdapat empat provinsi yang telah masuk lebih dulu di level 4 yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat 10 indikator penilaian dalam melihat kinerja Dinas Dukcapil di daerah.

Indikator-indikator itu meliputi cakupan perekaman e-KTP, kepemilikan kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, penggunaan putih, dan tanda tangan elektronik.

Selain itu, layanan daring, layanan yang terintegrasi, pelaksanaan akses pemanfaatan data dan penggunaan buku pokok pemakaman (BPP) merupakan indikator-indikator lainnya.

"Jika 1-4 indikator terpenuhi itu adalah level 1 (terburu). Level 2 jika 5-6 terpenuhi. Level 3 jika 7-9 indikator terpenuhi serta level terbaik, yakni level 4, jika seluruh 10 indikator terpenuhi," sebut Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan yang sama.

Baca juga: Segera Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, Anies: Sedang Harmonisasi dengan Kemendagri

Saat ini, tidak ada provinsi yang tercatat dalam level 1. Ada 5 provinsi terburuk yang berada di level 2, yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Yama meminta agar provinsi-provinsi ini berbenah.

"Agar segera dimaksimalkan kinerjanya, segera beralih menuju level 3," lanjut Yama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain 2 Tahun Penjara, Baiquni Wibowo Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Jaksa Sebut Pengabdian Agus Nurpatria Selama 20 Tahun di Polri Jadi Faktor Meringankan Tuntutan

Nasional
Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Soal Wacana Perubahan Masa Jabatan Kades, PDI-P Harap Kualitas Pemerintahan Desa Meningkat

Nasional
Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, Demokrat di Lebak Bulus

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, Demokrat di Lebak Bulus

Nasional
Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Nasional
KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

Nasional
Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Nasional
Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Nasional
KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

Nasional
Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam

Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam

Nasional
Saat Wapres Bagikan Tas Sekolah ke Murid SD di Banjarbaru

Saat Wapres Bagikan Tas Sekolah ke Murid SD di Banjarbaru

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.