Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 9 Provinsi dengan Layanan Adminduk Terbaik Menurut Kemendagri

Kompas.com - 26/08/2022, 13:16 WIB
Vitorio Mantalean,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, ada 9 provinsi dengan kinerja administrasi kependudukan (adminduk) terbaik secara nasional.

Hal ini berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi setiap dua pekan sekali per bulannya.

"Di kuarter ketiga ini, yang sudah masuk di level 4 (level terbaik) dalam layanan adminduknya yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Bangka Belitung," ungkap Direktur Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kemendagri, David Yama, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Sidang Ardian Noervianto, Jaksa KPK Hadirkan PNS Kemendagri

"Sebelumnya, di kuarter pertama terdapat empat provinsi yang telah masuk lebih dulu di level 4 yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Timur dan Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat 10 indikator penilaian dalam melihat kinerja Dinas Dukcapil di daerah.

Indikator-indikator itu meliputi cakupan perekaman e-KTP, kepemilikan kartu identitas anak (KIA), akta kelahiran, penggunaan putih, dan tanda tangan elektronik.

Selain itu, layanan daring, layanan yang terintegrasi, pelaksanaan akses pemanfaatan data dan penggunaan buku pokok pemakaman (BPP) merupakan indikator-indikator lainnya.

"Jika 1-4 indikator terpenuhi itu adalah level 1 (terburu). Level 2 jika 5-6 terpenuhi. Level 3 jika 7-9 indikator terpenuhi serta level terbaik, yakni level 4, jika seluruh 10 indikator terpenuhi," sebut Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan yang sama.

Baca juga: Segera Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, Anies: Sedang Harmonisasi dengan Kemendagri

Saat ini, tidak ada provinsi yang tercatat dalam level 1. Ada 5 provinsi terburuk yang berada di level 2, yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Yama meminta agar provinsi-provinsi ini berbenah.

"Agar segera dimaksimalkan kinerjanya, segera beralih menuju level 3," lanjut Yama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com