Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/08/2022, 12:55 WIB

PEKANBARU, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) provinsi Riau dapat mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat provinsi.

Ma'ruf mengatakan, untuk itu KDEKS Riau perlu segera berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

"Saya minta KDEKS yang telah terbentuk hendaknya segera bekerja dengan efektif, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah," kata Ma'ruf saat menghadiri pelantikan KDEKS Riau di Pekanbaru, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Resmikan Bank Riau Kepri Syariah

Ma'ruf menyatakan, pemerintah pusat melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan terus mendorong berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah diinisiasi Pemerintah Provinsi Riau.

Ia menyebutkan, pemerintah pusat juga mendukung penuh rencana pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) di wilayah Provinsi Riau.

"Saya harap dapat dilakukan kajian yang komprehensif, agar nantinya KIH yang tersedia bisa beroperasi secara maksimal mendukung pengembangan sektor industri halal," ujar Ma'ruf.

Ia juga mendorong program sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dilakukan dengan maksimal melalui sinergi dengan berbagai instansi/lembaga di Pusat, termasuk dukungan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau.

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Bahas Cita-cita Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Ma'ruf menegaskan, pemerintah ingin Indonesia dapat menjadi pusat produsen halal terbesae di dunia pada tahun 2024 mendatang.

Sebelumnya, Ma'ruf pernah menyatakan bahwa KDEKS akan didirikan di semua provinsi sebagai perpanjangan dari KNEKS di tingkat pemerintah pusat.

"Kita akan membangun kelembagaannya (KNEKS) sampai ke daerah dengan membangun yaitu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di semua provinsi," kata Ma'ruf usai rapat pleno KNEKS di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Keberadaan KDEKS di daerah diyakini bakal memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Nasional
Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Jokowi: PSI Harus Bisa Masuk Senayan, Jangan Berpikir Pesimis

Nasional
PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

PBNU dan PKB Kian Panas, Mars 1 Abad NU Kini Dipersoalkan karena Dipolitisasi

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Digoyang' Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Digoyang" Isu Reshuffle: Tak Diajak Rapat dan Dituding Salah Beri Data ke Jokowi

Nasional
Ditanya soal 'Reshuffle', Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Ditanya soal "Reshuffle", Mahfud: Presiden Sendiri yang Tahu

Nasional
Mengkritisi 'Juvenile Delequency', Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Mengkritisi "Juvenile Delequency", Jangan Ciptakan Monster Anak Baru

Nasional
Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Cerita Megawati Kecil Protes ke Bung Karno Ada Tamu Tak Bersandal

Nasional
Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Demokrat: Banyak yang Ingin Gagalkan Koalisi Perubahan, Kita Hanya Minta Tolong Allah

Nasional
Melihat NU di Kamar Politik

Melihat NU di Kamar Politik

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu 'Reshuffle', Ada Apa?

Surya Paloh Bakal Temui Airlangga Hari Ini di Tengah Isu "Reshuffle", Ada Apa?

Nasional
Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini?

Rabu Pon 1 Februari, Akankah Jokowi Umumkan "Reshuffle" Kabinet Hari Ini?

Nasional
Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Proyeksi Reshuffle Kabinet dan Relasi Pelik Jokowi-Surya Paloh

Nasional
Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Kejagung Buka Peluang Tersangka Baru di Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Nasional
Anies Baswedan Kantongi Tiket Pilpres 2024, Siapa Pantas Jadi Cawapres?

Anies Baswedan Kantongi Tiket Pilpres 2024, Siapa Pantas Jadi Cawapres?

Nasional
Cara Mengurus Akta Kematian yang Hilang

Cara Mengurus Akta Kematian yang Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.