Airlangga: Evaluasi BBM Bersubsidi Dilakukan 1-2 Hari, Minggu ini Dilaporkan ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dievaluasi oleh pemerintah dalam satu hingga dua hari mendatang.

Setelahnya, laporan hasil evaluasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait evaluasi (kenaikan BBM subsidi) masih sedang dilakukan dalam satu-dua hari ini. Minggu ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Pedagang Prediksi Harga Telur Ayam Kembali Naik Seiring Wacana Kenaikan BBM Subsidi

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan soal tiga opsi skema subsidi BBM.

Dirinya menjelaskan, saat ini tiga opsi tersebut masih didiskusikan oleh para menteri.

Setelah itu, hasilnya baru dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Belum (belum diputuskan skema subdisi yang diambil)," ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

"Kita kita sedang diskusikan di antara para menteri. Nanti dilaporkan ke Bapak, kemudian baru disiapkan (skema yang diputuskan)," tegasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pemerintah Belum Ambil Keputusan soal 3 Skema Subdisi BBM

Sebelumnya, Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait kebijakan BBM subsidi yakni Pertalite dan Solar.

Dia menyebutkan ada tiga pilihan terkait penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah.

Menurut Sri Mulyani, ketiganya bukan pilihan yang mudah.

Bendahara Negara itu menjelaskan, pilihan pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN.

Pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar.

Sedangkan pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.

"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa.

Baca juga: Anggaran Subsidi Rp 500 Triliun dan Modus Penyelewengan BBM Subsidi

Ia menjelaskan tanpa kenaikan harga Pertalite dan Solar maka negara harus kembali "nombok" sebesar Rp 198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Saat ini anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak 229 persen atau sebesar Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun.

"APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.