Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Dorong Kejagung Berantas Praktik Korupsi di BUMN

Kompas.com - 24/08/2022, 16:08 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) memberantas praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan-perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, banyak kerugian negara yang ditimbulkan adanya korupsi di perusahaan BUMN.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menegaskan hal itu usai menggelar rapat bersama Kejagung di DPR.

Baca juga: Kejagung Sita Helikopter Surya Darmadi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Rp 78 Triliun

Di dalam rapat, Jaksa Agung ST Burhanuddin memamerkan sejumlah kasus korupsi yang merugikan negara yang ditangani oleh Kejagung.

Salah satunya adalah kasus korupsi Surya Darmadi yang merugikan negara hingga Rp 78 triliun.

Akan tetapi, Adies meminta Burhanuddin memberantas juga korupsi-korupsi yang terjadi di BUMN.

"Ada beberapa hal tambahan dari Komisi III. Tadinya terkait dengan juga kami meminta untuk di Komisi III ada korupsi di BUMN lainnya, termasuk Goto, Telkomsel kemudian PT Timah di Bangka Belitung, dan juga perusahaan-perusahaan sawit lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap negara," ujar Adies dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022) malam.

Baca juga: Kejagung Terima SPDP Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Kasus Brigadir J

Adies menilai, Burhanuddin sejauh ini telah berhasil mengungkap kasus koruptor kelas kakap yang menimbulkan kerugian negara yang cukup besar di lingkungan BUMN.

Misalnya, kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia.

"Ini hanya sebagian kecil dan akan masih banyak lagi BUMN dan sektor swasta. Termasuk juga di KAI dan di Pelni, Pelindo dan sebagainya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menekankan Komisi III mendukung penuh Kejagung dalam memberantas kasus korupsi.

Baca juga: Kejagung: Berkas Perkara Kasus KSP Indosurya Sudah Lengkap

Menurutnya, Kejagung perlu diapresiasi karena membuat koruptor mengembalikan kerugian negara yang telah timbul.

"Seluruh pimpinan Komisi III beserta anggota Komisi III mendukung penuh, mengapresiasi jajaran kejaksaan di dalam memburu para koruptor kelas kakap dan segera mengembalikan uang negara," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Nasional
[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com