Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 24/08/2022, 08:25 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENYANDANG disabilitas agaknya belum sederajat dengan warga negara lain. Di banyak tempat, mereka tidak bisa berjalan kaki di trotoar tanpa terbentur kendaraan, tidak bisa naik kendaraan umum tanpa dibantu orang lain, tidak bisa bersekolah sesuai minat dan bakat mereka, tidak bisa melamar pekerjaan dan tidak diberi pekerjaan yang layak karena dianggap tidak mampu.

Beberapa waktu lalu seorang difabel (kata lain untuk penyandang disabilitas) ditolak naik kereta listrik karena kursi rodanya berbeda dengan kursi roda biasa.

Kejadian itu kemudian dapat diselesaikan dengan baik, namun sempat membuat orang bertanya dan menyayangkan mengapa hal itu bisa terjadi.

Di kota lain, seorang anak penderita kesehatan mental dipasung di rumah oleh orangtuanya karena khawatir mencelakakan orang lain.

Beberapa tahun yang lalu, sempat terjadi larangan bagi penyandang disabilitas untuk mendaftar masuk perguruan tinggi negeri.

Konon alasan yang dikemukakan adalah beberapa profesi mensyaratkan kesempurnaan fisik, sehingga percuma untuk mendaftar masuk perguruan tinggi karena dikhawatirkan akan gagal di tempat kerja.

Kelembagaan disabilitas

Namun ada kemajuan yang berarti dalam perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Negara kini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD), dengan beberapa peraturan pelaksanaannya.

UUPD mengubah paradigma penyandang disabilitas yang pada undang-undang sebelumnya merupakan pihak yang perlu dibantu dengan perlindungan sosial belaka, menjadi pemilik hak-hak dasar sebagaimana halnya warga yang tidak menyandang disabilitas.

Dalam UUPD penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik sehingga sulit berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

UUPD memberi pesan yang jelas, keterbatasan seseorang tidak boleh mengurangi haknya untuk mendapatkan berbagai kesempatan dan untuk melakukan berbagai kegiatan.

UUPD menetapkan ada 22 hak-hak bagi penyandang disabilitas. Ke 22 hak itu dapat dikelompokkan dalam enam dimensi, yaitu: eksistensi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan publik.

Dimensi eksistensi mencakup hak-hak untuk hidup, bebas dari stigma, mendapatkan privasi, dan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Dimensi politik meliputi hak-hak berpolitik, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; dan hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan.

Dimensi ekonomi meliputi hak-hak untuk melakukan pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi.

Dimensi sosial meliputi hak-hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, habilitasi dan rehabilitasi, pelindungan dari bencana; dan hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com