Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Masih Terjadi?

Kompas.com - 24/08/2022, 01:00 WIB
Issha Harruma

Penulis


KOMPAS.com – Setiap warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban dan wajib dilaksanakan.

Hak dan kewajiban warga negara ini dijamin oleh negara melalui UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain.

Namun, berbagai pelanggaran dan pengingkaran kerap terjadi, baik oleh oleh masyarakat maupun aparat pemerintahan.

Lalu, apa penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih terjadi?

Baca juga: Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Faktor penyebab

Pada dasarnya, keberadaan hak akan selalu berdampingan dengan kewajiban.

Pengingkaran pelaksaksanaan kewajiban warga negara akan berakibat terhadap pelanggaran hak. Begitu juga sebaliknya.

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terjadi.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tersebut, yakni:

  • Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak, sementara kewajibannya diabaikan;
  • Sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan timbulnya rasa saling tidak menghargai dan tidak menghormati keberadaan orang lain;
  • Penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Kekuasaan yang dimaksud bukan hanya pada kekuasaan pemerintah, namun juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang ada di masyarakat;
  • Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini dapat membuat seseorang berperilaku seenaknya dan tidak mempedulikan hak orang lain yang harus dihormati;
  • Ketidaktegasan para penegak hukum. Jika para penegak hukum tidak tegas, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan terus terjadi. Ketertiban dan keharmonisan pun tidak akan dapat terwujud.
  • Penyalahgunaan teknologi. Tak hanya dampak positif, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif, seperti kejahatan.

Baca juga: Definisi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Upaya penanganan

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus dilakukan secara bersinergi oleh seluruh pihak.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara mulai dari lingkungan sehari-hari.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yakni:

  • Penegakan supremasi hukum. Pendekatan hukum dan dialogis harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat;
  • Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, selain lembaga tinggi negara, yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komnas Perempuan;
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara oleh pemerintah;
  • Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara;
  • Menguatkan kesadaran berbangsa dan bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non formal;
  • Meningkatkan profesionalisme aparat keamanan dan pertahanan negara;
  • Meningkatkan kerja sama antarkelompok atau golongan;
  • Memberi jaminan hak asasi manusia melalui instrumen perundang-undangan.

 

Referensi:

  • Tasum dan Rani Apriani. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

[POPULER NASIONAL] Ahok-Ganjar Merespons Kans PDI-P Dukung Anies | Koalisi Prabowo Tawari PKS Posisi Cawagub Jakarta

Nasional
Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com