Mendagri Sebut Inflasi Bakal Berdampak pada Reputasi dan Elektabilitas Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, tingginya tingkat inflasi bakal berdampak pada reputasi dan elektabilitas kepala daerah.

Tito menerangkan, kenaikan inflasi bukan hanya berdampak pada pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) saling bekerja sama mengatasi laju inflasi.

“Dampak inflasi tidak hanya akan ke pemerintah pusat, tetapi juga kepada seluruh pemerintah daerah, termasuk (terhadap) kemampuan, reputasi, elektabilitas para kepala daerah," kata Tito dalam siaran pers, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Tito Karnavian Ingatkan Penjabat Kepala Daerah agar Tak Korupsi

Tito menuturkan, sistem semi desentralisasi yang diterapkan saat ini, membutuhkan kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah dalam menghadapi persoalan mendasar, termasuk inflasi.

Dia juga menyinggung daerah yang tidak mampu menjaga inflasi adalah daerah yang memiliki kepemimpinan lemah.

"Daerah yang tidak mampu menjaga inflasi menunjukkan bahwa leadership lemah,” tuturnya.

Baca juga: Tri Tito Karnavian Lantik Pj Ketua TP-PKK Provinsi Aceh serta 5 Pj Ketua TP-PKK Kabupaten dan Kota di Papua

Adapun saat ini, pemerintah pusat tengah berupaya keras mengendalikan laju inflasi, salah satunya dengan tidak mencetak uang dalam skala banyak.

Di samping itu, pemerintah juga terus menjaga laju suku bunga agar tetap terkendali, serta berupaya mencari sumber energi dan pangan yang murah.

Upaya tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan energi dan pangan masyarakat.

“Untuk itu lah kita perlu sama-sama (pemerintah) pusat maupun daerah bersama-sama untuk menahan agar inflasi tetap dalam posisi terkendali,” tuturnya.

Baca juga: Mendagri Teken SE Penggunaan Dana Tak Terduga, Kepala Daerah Diminta Maksimalkan Pengendalian Inflasi

Tito meminta daerah mampu menahan laju kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat karena khawatir akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Apalagi, situasi politik semakin dekat. Pada 2024 mendatang, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak.

"Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lain-lain, Pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Tim pengendali inflasi daerah melibatkan juga aparat pengawas, untuk memastikan agar energi itu betul-betul tepat sasaran di masyarakat yang memang membutuhkan,” tandas Tito.