Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Kompas.com - 23/08/2022, 17:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi Covid-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun mulai dilakukan guna mengantisipasi munculnya varian baru.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

"Salah satu inisiatifnya adalah nanti bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti akan kita mulai jajaki," ujar Budi.

Baca juga: Menkes: Antibodi Warga terhadap Covid-19 Tinggi, tetapi Ujiannya 6 Bulan Lagi

"Sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui, vaksinasi pediatric namanya. Sekarang sedang kita jajaki," lanjutnya.

Selain vaksinasi untuk anak usia di bawah 6 tahun, Kemenkes juga akan kembali melakukan vaksinasi untuk kelompok lansia yang juga menderita penyakit bawaan (komorbid) dan saat ini kadar imunitasnya sudah turun.

Menurut Budi, jangka waktu vaksinasi para lansia tersebut sudah melebihi enam bulan.

"Karena kita sudah tahu by name by address, nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya," ungkap Budi.

Baca juga: Antisipasi Munculnya Varian Baru Covid-19, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Lagi di Akhir Tahun

"Untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia untuk siap-siap di awal tahun depan kalau misalnya ada varian baru," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengungkapkan, saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 sudah tinggi.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

Baca juga: Pasien Covid-19 Meningkat, BOR RS Jantung Harapan Kita Capai 70 Persen

"Kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari (2022) dan infeksi di bulan Februari dan Maret (2022) itu membuat (kondisi) di bulan Juni, Juli, Agustus (2022) kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA.4 BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," jelas Budi.

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara, dari beberapa negaralah, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Baca juga: Rawat 120 Pasien Covid-19, Tingkat Keterisian RSDC Wisma Atlet Kemayoran 3,16 Persen

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com