Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/08/2022, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengunggah sebuah potongan video yang menampilkan wawancara dirinya dengan Pemimpin Redaksi tvOne Karni Ilyas di akun Instagram resminya @jokowi pada Selasa (23/8/2022) pagi.

Dalam potongan video itu, Jokowi tampak memberikan penilaian atas kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya sudah sangat liberal.

Potongan video tersebut merupakan bagian dari wawancara Karni Ilyas dengan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-77 RI yang sudah tayang di kanal YouTube resmi tvOne News.

"Ah kebebasan apa yg masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang mengejek presiden, orang menghina presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa saja," ujar Jokowi dalam potongan video itu.

Baca juga: Jokowi: Tak Bisa Kita Biarkan Rakyat Tak Dilayani Urus Sertifikat Tanah

"Mau seperti apa lagi yang sebenarnya kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali kita ini meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang ini kita sudah, sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali," jelas presiden.

Dalam unggahannya, itu pun Jokowi menuliskan sebuah kalimat "Apa kita kurang bebas berbicara?," tuturnya.

Potongan video lantas menampilkan penjelasan Jokowi soal apabila kebebasan bicara sudah mengarah ke menghina individu kemudian orang tersebut marah dan melaporkan secara hukum.

Menurutnya, jika kondisinya seperti itu, maka hukum yang akan bekerja.

"Ya tapi kalau sudah masuk ke menghina orang, lalu orang itu marah dan melaporkan kepada polisi nah itu sudah wilayah lain. Sudah wilayah hukum yang bekerja," jelasnya.

Baca juga: Isyarat Pemerintah dan Jokowi Soal Harga BBM, Akankah Segera Naik?

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Joko Widodo (@jokowi)

 

Dalam potongan video itu, Jokowi juga kembali menegaskan soal dirinya yang tidak sepakat dengan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Presiden menekankan bahwa dirinya sudah berkali-kali menegaskan sikapnya itu.

Namun, menurutnya sah-sah saja jika para relawannya terus mendorong akan wacana itu.

Presiden menilai hal tersebut juga merupakan salah satu bagian demokrasi.

"Yaa kalau menurut saya boleh-boleh sajalah. Itu kan juga sebuah bentuk demokrasi. Dan tatarannya kan baru tataran wacana, kan orang kan boleh juga menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden kan juga boleh," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi Dinilai Hendak Lecut Kerja Menterinya Jelang Pemilu 2024 dengan Gulirkan Wacana Reshuffle

"Masak orang mau mewacanakan seperti itu enggak boleh, ini katanya demokrasi. kan enggak apa-apa. Yang paling penting jangan anarkis, gitu aja. Yang paling penting itu saja kok. Baru tataran wacana kok," lanjutnya.

Kepala negara menambahkan, apabila sikapnya itu ditafsirkan lain oleh berbagai pihak, dirinya tidak merisaukan

"Ya juga boleh-boleh saja. Orang yang namanya tafsir saja kok. Ini lah demokrasi kita sekarang ini," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Resepsi 1 Abad NU, Panitia Sebut Belasan Ribu Banser dan Ribuan Aparat TNI-Polri Siap Amankan

Nasional
[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

[POPULER NASIONAL] BPOM Setop Peredaran Obat Sirop Dikonsumsi Pasien Baru Kasus Gagal Ginjal | Kemenkes Sebut Pasien Gagal Ginjal Baru Sempat Minum Obat Praxion

Nasional
Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Resepsi 1 Abad NU, Ruas Jalan Menuju Stadion Gelora Delta Sidoarjo Dipadati Jemaah Nahdliyin

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Asosiasikan NU sebagai Organisasi Islam

Nasional
Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Jokowi: Doa Kami untuk Keluarga dan Korban Gempa Turkiye dan Suriah

Nasional
Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Enggan Ikut Campur soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Nasdem: Publik Akan Nilai Itu Pembunuhan Karakter

Nasional
Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.