Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Infeksi Cacar Monyet, Menkes: Anda Pasti Terlihat Jelek, tapi Setidaknya akan Bertahan

Kompas.com - 22/08/2022, 18:51 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan penularan cacar monyet atau monkeypox.

Sebab, tingkat kematian karena virus cacar monyet sangat rendah. Kebanyakan penderita berhasil sembuh asal hidup bersih dan sehat.

Penderita perlu memperhatikan pola hidup sehat agar virus tidak merembet pada infeksi kedua (secondary infection).

Baca juga: Epidemiolog Nilai Tak Semua Warga Harus Vaksinasi Cacar Monyet

Budi bahkan berseloroh bahwa cacar monyet hanya akan membuat penderitanya merasa jelek selama beberapa waktu karena ruam-ruam yang timbul di kulit.

"Jadi angka kematiannya 0,05 atau 0,04 persen, sehingga sangat-sangat rendah. Anda pasti terlihat jelek, tapi setidaknya Anda akan bertahan," ucap Budi dalam konferensi pers Health Working Group (HWG) ke-3 secara virtual, Senin (22/8/2022).

Budi mengungkapkan, dari 35.000 kasus cacar monyet di dunia yang dicatat Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), hanya 12 orang yang meninggal.

Baca juga: Menkes Ungkap Ada Jenis Cacar Monyet yang Fatal, Indonesia Termasuk yang Mana?

Penderita yang meninggal tersebut bukan karena virus dari cacar monyet, melainkan karena infeksi. Infeksi itu salah satunya berasal dari garukan pada ruam-ruam di kulit yang bernanah.

Adapun saat ini, kasus konfirmasi cacar monyet di Indonesia berjumlah 1 orang. Infeksi terjadi setelah penderita berkunjung ke negara-negara yang sudah melaporkan adanya virus cacar monyet. Sejauh ini kata Budi, penderita dalam keadaan baik.

"Kondisi pasien pada dasarnya baik-baik saja. Itu mengindikasikan bahwa (virus cacar monyet) tidak sefatal apa yang kita baca," tutur Budi.

Baca juga: Sebut Cacar Monyet Lebih Susah Menular, Menkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir

Rendahnya penularan cacar monyet, kata Budi, juga terjadi karena partikel virus lebih besar ketimbang Covid-19.

Di sisi lain, banyak warga yang sudah mendapat vaksin cacar sejak kecil yang berlaku seumur hidup.

"Bedanya dengan vaksinasi Covid-19 yang berlakunya 6 bulan, ini sekali vaksin berlakunya seumur hidup. Jadi buat teman-teman yang lahirnya (tahun) 1980 ke bawah itu terproteksi, mungkin enggak 100 persen, tapi terproteksi," jelas dia.

Baca juga: Menkes: Jangan Khawatir, Fatalitas Cacar Monyet Sangat Rendah

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengumumkan temuan kasus cacar monyet atau monkepox pertama di Indonesia, Sabtu (20/8/2022). Kasus ini ditemukan di Jakarta pada seorang warga Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan, kasus pertama cacar monyet ini dialami oleh seorang laki-laki yang baru pulang dari perjalanan luar negeri.

Negara yang dikunjunginya termasuk dalam 89 negara dengan temuan kasus cacar monyet atau monkeypox pada tanggal 8 Agustus 2022.

Baca juga: Cacar Monyet Masuk Indonesia, Begini Caranya Cegah Penularan

Temuan kasus terkonfirmasi positif cacar monyet pertama di negara Indonesia ini merupakan temuan dari hasil deteksi dini yang dilakukan pasien tersebut.

“Laki-laki ini baru pulang dari bepergian luar negeri yang termasuk dari 89 negara yang sudah melaporkan kasus cacar monyet saat ini,” kata Syahril dalam Konferensi Pers (Konpers) Kemenkes, Sabtu (20/8/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com