Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntut Pernyataan Benny Mamoto Di Awal Kasus Kematian Brigadir J, Komisi III DPR Bakal Evaluasi Kompolnas

Kompas.com - 22/08/2022, 17:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi keberadaan Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal Polri.

Hal itu disampaikannya karena tidak puas dengan pernyataan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto saat awal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J mencuat.

“Saya paham ya bahwa Kompolnas tidak punya alat atau perangkat yang bisa melakukan penyidikan, (tapi) yang disayangkan cuma copy paste atas mulut seseorang, ini kan enggak benar,” papar Desmond ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Baca juga: Kasus Ferdy Sambo Tak Kunjung Usai, Komisi III DPR Minta Kompolnas Lakukan Introspeksi

Sebelumnya, Benny menuai kritik usai menyebut tidak ada yang janggal atas kematian Brigadir J. Saat itu, Benny mengaku mempercayai skenario yang menyebut kematian Brigadir J karena tembak menembak dengan Bharada E.

Belakangan diketahui skenario itu tidak benar dan muncul pengakuan dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, bahwa dirinyalah yang memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir J.

“Apa karena Benny Mamoto polisi jadi kaya gitu? Karena kan baru hari ini Kompolnas copy paste, sebelumnya kita tidak paham copy paste karena tidak pernah terbongkar seperti kasus Benny Mamoto ini,” ujar Desmond.

Baca juga: Rapat di DPR soal Kasus Brigadir J, Mahfud-Desmond Debat soal Kompolnas Perlu Ada Atau Tidak

Ia pun mengatakan bakal mempertanyakan peran Kompolnas pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada rapat dengar pendapat, Rabu (24/8/2022).

“Maka saya ingatkan kalau rekomendasi misalnya, Kompolnas, tidak direspon sama Kapolri buat apa ada Kompolnas?,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Desmond dan Ketua Kompolnas Mahfud MD sempat berdebat dalam rapat dengar pendapat, Senin siang.

Perdebatan terjadi karena Desmond mempertanyakan peran Kompolnas pada kasus ini.

Ia tak puas dengan berbagai jawaban Mahfud dan menilai Kompolnas hanya menjadi perpanjangan tangan bukan pengawas Polri.

Baca juga: Mahfud MD: Ferdy Sambo Sempat Panggil Petinggi Kompolnas dan Komnas HAM untuk Ikuti Skenario

Pasalnya Kompolnas sempat mengutip dan mempercayai konstruksi perkara yang diatur oleh Sambo dan disampaikan Polres Metro Jakarta Selatan bahwa kematian Brigadir J karena tembak menembak dengan Bharada E.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com