Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Ristek Tunggu Penetapan KPK Terkait OTT Rektor Unila

Kompas.com - 20/08/2022, 12:23 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti Ristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nizam menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Adapun Karomani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (20/8/2022) dini hari.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Hingga saat ini, Kemendikbud Ristek belum mengambil tindakan terkait kepemimpinan pada birokrasi Universitas Lampung. Pihaknya masih menunggu keputusan KPK terhadap Karomani.

“Kita tunggu penetapan statusnya oleh KPK dulu,” ujar Nizam, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Dia mengaku sedih mendengar kabar penangkapan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

“Saya pribadi sangat sedih dengan kejadian ini. Tidak menyangka rektor sampai kena OTT,” kata Nizam.

Baca juga: KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nizam menilai, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan rektor tersebut sangat bertentangan dengan misi perguruan tinggi.

Menurutnya, perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang mesti berada di barisan terdepan dalam perilaku bebas korupsi.

“Kalau benar rektor kena OTT sangat mencederai misi perguruan tinggi sebagai garda moral dan etika yg bersih dari tindakan korupsi,” ujar Nizam.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah melakukan OTT terhadap Rektor Unila Karomani.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tangkap tangan dilakukan di dua wilayah, yakni Bandung, Jawa Barat dan Lampung.

Baca juga: Rektor Universitas Lampung Karomani Ditangkap KPK

Saat ini, Karomani dan pihak lain yang terjaring dalam operasi ini sudah berada di Gedung KPK guna menjalani pemeriksaan.

“Saat ini tim KPK masih menggali keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap,” kata Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi Supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi 'Online' di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Menko Polhukam Sebut Transaksi Judi "Online" di Kalangan Menengah Atas Capai Rp 40 Miliar

Nasional
Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi 'Online'

Wakil Ketua MPR Dapat Laporan Ada Warga Penerima Bansos Main Judi "Online"

Nasional
KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

KPK Bantah Administrasi Penyitaan Ponsel Sekjen PDI-P Hasto Salah

Nasional
Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Dorong Pembentukan Pansus Haji 2024, Timwas Haji DPR: Ini Masalah Serius

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Tata Kelola Perdagangan Kratom

Nasional
Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Kemenag Alihkan Kuota Tambahan Haji Reguler untuk Haji Plus, Timwas Haji DPR: Langgar Undang-undang

Nasional
Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Kongres III Nasdem Rencananya Dibuka Jokowi dan Ditutup Prabowo pada Agustus Nanti

Nasional
Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut 'Klaim' Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Bamsoet Dipanggil MKD, Buntut "Klaim" Semua Parpol Sepakat Amendemen UUD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com