Kompas.com - 20/08/2022, 10:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut dugaan percobaan penyuapan oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memenuhi tiga syarat.

Ghufron mengatakan, percobaan tindak pidana, termasuk suap, biasa disebut dengan istilah poging. Hal ini diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal itu menyebutkan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana jika sudah terdapat niat atau mens rea.

“Niatnya itu harus sudah nyata, jadi niat itu bukan hanya dalam hati tapi ada kegiatan yang nyata, yang terukur, yang bisa dibuktikan ,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Ghufron melanjutkan, syarat kedua adalah adanya permulaan perbuatan yang mengarah kepada dugaan suap tersebut.

Sementara, syarat ketiga, percobaan penyuapan itu gagal bukan disebabkan perbuatan pelaku, melainkan pihak eksternal.

Ghufron lantas mencontohkan, dirinya bersama Sekjen KPK berniat mencuri suatu warung. Dalam hal ini, niat pencurian dibuktikan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan pencurian dan berbagi peran.

“Itu menunjukkan ada mens rea, ada niatan,” kata Ghufron.

Baca juga: Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Pada waktu yang sudah direncanakan, ia bersama Sekjen KPK pun bergerak dan mencongkel pintu dan memasuki warung tersebut.

Namun, karena anjing penjaga terbangun dan menyalak, pemilik warung berteriak dan membuat pencurian itu urung terlaksana.

“Pemiliknya mengakibatkan dia teriak, kami kabur. Nah itu masuk percobaan pencurian,” ujarnya.

Dalam kasus upaya penyuapan Sambo, kata Ghufron, harus terdapat kesepakatan antara penyuap dan pihak yang menerima suap. Setelah disepakati, harus terdapat perbuatan upaya pemberian suap.

Baca juga: Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Ghufron mengatakan, KPK telah menerima laporan dugaan penyuapan Irjen Ferdy Sambo kepada LPSK yang diajukan Tim Advokat Penegakkan Hukum dan Keadilan (Tampak).

Pihaknya juga telah menghubungi pelapor dan sedang melakukan verifikasi. Ia berjanji akan mengumumkan lebih lanjut hasil verifikasi laporan tersebut.

“Kalau kami lakukan informasi sebelum dilakukan bubar nanti proses verifikasinya, bisa-bisa kemudian tidak, hasilnya tidak bisa optimal untuk menemukan hal-hal yang dibutuhkan untuk memperkuat informasi dan data tersebut,” tutur Ghufron.

Sebelumnya, sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tampak melaporkan dugaan percobaan suap oleh pihak Ferdy Sambo kepada LPSK. Laporan itu diajukan pada Senin (15/8/2022) kemarin.

Baca juga: Ferdy Sambo Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Amplop untuk LPSK

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan informasi dugaan penyuapan tersebut. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada saat LPSK datang ke Propam Polri untuk melihat kondisi istri Sambo, Putri Candrawathi.

Saat itu, seseorang dari pihak Sambo mendatangi petugas LPSK dan memberikan dua buah amplop. Namun, amplop tersebut ditolak.

“Pada awal-awal ini ada permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK, nah itu diberikan pada LPSK itu dua amplop," ujar Susilaningtias saat dihubungi melalui telepon, Jumat (12/8/2022).

"Tetapi kami langsung menolak," sambungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.