Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Kompas.com - 20/08/2022, 08:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad menganggap, pencopotannya dari jabatan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai upaya inkonstitusional.

Ia menilai, mekanisme mosi tidak percaya yang membuatnya dicopot dari jabatan wakil ketua MPR tidak diatur dalam aturan perundang-undangan maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR.

"Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan 'pengambilalihan mandat' oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional," kata Fadel dalam keterangan tertulis, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Fadel pun berpandangan, ia telah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Tata Tertib DPD yang mengamanatkan dirinya menyampaikan laporan kinerja di hadapan sidang paripurna DPD.

Ia juga menilai, langkah anggota DPD yang tidak sesuai kaidah hukum dan aturan perundang-undangan masuk dalam kategori perbuatan tidak melaksanakan sumpah atau janji jabatan serta kewajiban menaati aturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Fadel akan melaporkan para anggota DPD yang menandatangani pemakzulan dirinya kepada Badan Kehormatan DPD, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta gugatan secara perdata dan pidana.

"Kita tidak boleh membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan di negara ini, terlebih di lembaga tinggi negara. Makanya, saya akan menempuh seluruh upaya hukum, untuk melawan ketidakpatuhan terhadap hukum dan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Fadel.

Baca juga: Diizinkan Massa Buruh Naik Mobil Komando, Perwakilan DPD RI Klaim Tolak UU Cipta Kerja

Diberitakan sebelumnya, Fadel dicopot dari jabatannya usai Sidang Paripurna DPD pada Kamis (18/8/2022) memutuskan pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD.

Dikutip dari siaran pers Ketua DPD La Nylla Mattalitti, salah satu agenda dalam sidang tersebut adalah penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD untuk menarik Fadel dari jabatan wakil ketua MPR.

"Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, diputuskan bahwa mosi tidak percaya akan diteruskan ke Badan Kehormatan dan kelompok DPD RI," kata La Nyalla, dalam siaran pers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta Lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi 'Out'

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta Lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi "Out"

Nasional
Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Nasional
'Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman'

"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

Nasional
Soal Bansos Judi 'Online', Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Soal Bansos Judi "Online", Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Nasional
Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
PPATK Sebut Transaksi Judi 'Online' ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

PPATK Sebut Transaksi Judi "Online" ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

Nasional
Ironi Penanganan Judi 'Online' di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Ironi Penanganan Judi "Online" di Indonesia: Bukan Barang Baru, tapi Tak Juga Terselesaikan

Nasional
Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Akibat Kurang Caleg Perempuan, KPU Gelar Pileg Ulang Gorontalo VI 13 Juli 2024

Nasional
Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Afriansyah Noor Gelar Konferensi Pers soal Langkahnya Setelah Dicopot dari Sekjen PBB

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Menkominfo: Pemerintah Tak Akan Tutup Media Sosial X, tetapi Larang Konten Pornografi dan Judi

Nasional
Perang Bersama Melawan Judi 'Online'

Perang Bersama Melawan Judi "Online"

Nasional
Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Pileg Ulang Sumatera Barat Digelar 13 Juli 2024, Ada Irman Gusman

Nasional
Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Babak Baru Syarat Usia Pilkada 2024: Mahasiswa Gugat ke MK, KPU Manut MA?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com