Kompas.com - 19/08/2022, 19:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, ada 10 kota di Indonesia yang realisasi belanja APBD-nya masih rendah.

"Rinciannya yakni Kota Depok 27,79 persen, Makassar 26,59 persen, Palangkaraya 26,46 persen, Kendari 25,17 persen, Solok 23,80 persen," kata Agus dilansir dari siaran pers Kemendagri pada Jumat (19/8/2022).

"Kemudian Balikpapan 16,37 persen, Tual 14,39 persen, Sawahlunto 11,18 persen, Bukittinggi 8,96 persen, dan Sorong 3,85 persen," ujar dia.

Baca juga: Percepat Realisasi APBD, Kemendagri Lakukan Pendampingan ke Daerah

Fatoni menyampaikan, realisasi APBD menjadi perhatian pemerintah.

Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian menurut dia, menaruh perhatian untuk mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi.

"Sehingga bisa mendongkrak perekonomian dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan itu, Fatoni pun mengungkapkan kota dengan realisasi APBN tertinggi.

Kota-kota itu yakni Kota Bitung sebesar 53,75 persen, kemudian Kota Sukabumi 52,97 persen, Kota Lampung 50,96 persen, Kota Langsa 49,81 persen, Kota Pangkalpinang 48,65 persen, Kota Blitar 47,62 persen, dan Kota Yogyakanrta 47,46 persen.

Selain itu, Metro sebesar 47,25 persen, Cirebon 47,00 persen, dan Pariaman dengan capaian 46,67 persen.

Ia juga mengatakan, berdasarkan Pasal 373 dan 374 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

Karena itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat realisasi belanja APBD.

"Bapak Menteri Dalam Negeri memerintahkan Tim Kemendagri turun langsung ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD," ujar Fatoni.

Baca juga: Jokowi: Sudah Mau Desember, Percepat Realisasi APBN dan APBD

Fatoni mengatakan, pelaksanaan monev dilakukan tidak hanya kepada daerah yang rendah realisasinya, tetapi juga daerah yang realisasinya tinggi.

Daerah dengan realisasi rendah perlu dicari penyebab, masalah, dan kesulitan yang dihadapi. Sementara itu, daerah dengan realisasi APBD tinggi dapat dipelajari kiat dan strateginya.

“Sehingga bisa dirumuskan solusi dan langkah yang tepat yang bisa dilakukan dalam percepatan APBD," ujar Fatoni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tersisa di bank sebesar Rp 193 triliun.

Jokowi mendorong agar anggaran yang masih sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara.

"Saya cek APBD di bank, hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tau angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp 193 triliun. Sangat besar sekali," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," kata dia.

Baca juga: Ini Daftar Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi sampai Maret 2022

Selain itu, presiden menyinggung soal besaran belanja daerah yang baru mencapai 39,3 persen dari total APBD.

Padahal, kata dia, belanja daerah perlu dimaksimalkan agar perputaran uang di daerah tetap terjaga.

"Karena juga belanja di daerah itu masih sampai hari ini belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp 472 triliun," ujar Jokowi.

"Padahal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat ini penting sekali," ucap dia.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar kepala daerah dan jajarannya tidak boleh lagi bekerja secara standar atau hanya terpaku kepada rutinitas.

Sebab, selain hambatan dalam membelanjakan APBD tadi, saat ini kondisi negara juga sedang terdampak situasi krisis pangan dan energi.

Oleh karena itu, menurut Presiden, cepat atau lambat situasi krisis dunia bisa memberikan dampak lebih berat kepada Indonesia.

"Para menteri, gubernur, bupati, wali kota, juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, tidak bisa," ujar Jokowi.

"Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detail juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuringan

Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuringan

Nasional
Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Mahfud: Korban Tragedi Stadion Kanjuruhan Umumnya Terinjak dan Sesak Nafas

Nasional
Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Puan Maharani Minta Investigasi Total Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Penembakan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan, Pengamat Sepak Bola: Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Mahfud MD Tegaskan Tragedi Stadion Kanjuruhan Bukan Bentrok Suporter

Nasional
Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Usut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM Bakal Kirim Tim Investigasi

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mabes Polri Turunkan Tim DVI untuk Identifikasi Korban

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mabes Polri Turunkan Tim DVI untuk Identifikasi Korban

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi untuk Ungkap Tragedi Stadion Kanjuruhan

LPSK Siap Lindungi Saksi untuk Ungkap Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mahfud: Pemda Malang Tanggung Biaya Rumah Sakit bagi Korban

Tragedi Stadion Kanjuruhan, Mahfud: Pemda Malang Tanggung Biaya Rumah Sakit bagi Korban

Nasional
Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Penanganan Tragedi Stadion Kanjuruhan, Komnas HAM: Mekanisme PSSI Harus Jalan Maksimal

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Akan Tangani Tragedi di Stadion Kanjuruhan dengan Baik

Mahfud MD: Pemerintah Akan Tangani Tragedi di Stadion Kanjuruhan dengan Baik

Nasional
Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot

Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot

Nasional
Lobi Internasional ala Johnny G Plate, Anak Manggarai-Flores

Lobi Internasional ala Johnny G Plate, Anak Manggarai-Flores

Nasional
Kemenkes: Tanda Berakhirnya Pandemi Covid-19 Sudah Terlihat

Kemenkes: Tanda Berakhirnya Pandemi Covid-19 Sudah Terlihat

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, LPSK: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Tragedi Stadion Kanjuruhan, LPSK: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.