Kompas.com - 19/08/2022, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan berebut perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi yang dilakukan bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, pihaknya bahkan membuka peluang untuk melimpahkan kasus suap Surya Darmadi yang sedang ditangani KPK ke Kejagung.

“Kita tidak ada istilahnya rebutan perkara, tidak ada. Prinsipnya aparat penegak hukum yang lain kalau mampu dan mau ya itu adalah tujuan adanya KPK,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Menurut Karyoto, KPK dan Kejagung sangat mungkin menangani perkara korupsi Surya Darmadi dalam satu berkas tuntutan.

Menurutnya, jika salah satu lembaga hukum tersebut mesti melimpahkan berkas perkara adalah KPK. Sebab, kasus korupsi yang diusut Kejagung lebih rumit.

“Kalau kejaksaan agung melimpahkan ke sini kayaknya tidak ya,” ujar Karyoto.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengungkapkan hal yang sama.

Menurutnya, jika memang penuntutan terhadap Surya Darmadi dilakukan Kejagung dan KPK secara bersama-sama menjadi pilihan yang membuat penegakan hukum lebih efektif, maka peluang tersebut bisa dipilih.

Baca juga: KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Alex mengaku belum mengetahui persis apakah kasus korupsi Surya Darmadi yang diusut Kejagung.

Ia menduga kasus tersebut masih mirip dengan KPK, yakni mengenai modus perizinan kawasan hutan.

“Kalau itu bisa digabungkan kenapa tidak, pasti juga akan lebih efektif akan lebih optimal di dalam proses penegakan hukum,” tuturnya.

“Jangan sampai itu tadi sidang KPK kemudian disidang lagi di sana, padahal ada, ya apa, mungkin modusnya enggak jauh-jauh beda,” ujar mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut.

Baca juga: Surya Darmadi Mengeluh Sakit Saat Diperiksa, Kejagung: Sementara Waktu Dirawat di ICU

Surya Darmadi sebelumnya menjadi buron KPK dan Kejagung.

KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Pengusutan itu berhasil memenjarakan Gubernur Riau Annas Maamun. Namun, Surya Darmadi lolos dari jerat hukum. Ia kemudian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tahun 2019.

Sementara, Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau pada awal Agustus kemarin.

Baca juga: Kuasa Hukum: Surya Darmadi Kaget Disebut Rugikan Negara hingga Rp 78 Triliun

Tindakannya diduga membuat negara rugi hingga sekitar Rp 78 miliar.

Kejagung juga menetapkan bos perusahaan sawit itu sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Beberapa hari kemudian, Kejagung membekukan seluruh rekening perusahaan PT Duta Palma Group.

Tidak berselang lama, Surya Darmadi berangkat dari Taiwan untuk mendatangi Kejangung guna menjalani pemeriksaan.

Setelah itu, Surya Darmadi menjadi tahanan Kejagung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.