Kompas.com - 19/08/2022, 10:14 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mempertanyakan pernyataan Fraksi Golkar MPR RI yang menyebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) belum diputuskan bersama.

Ia menyebutkan delapan fraksi di MPR dan DPD RI sudah menyetujui adanya PPHN tersebut.

“Saya juga heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan kok dari partai saya sendiri dipersoalkan, ada apa?” tutur Bamsoet ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

“Ini kan publik melihatnya aneh. Kalau ada ketidaksesuaian kan bisa kita bicarakan di internal partai,” ungkap dia.

Baca juga: Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Bamsoet menyayangkan pendapat sikap Fraksi Partai Golkar itu karena dapat mencoreng kehormatan MPR.

“Ini menyangkut marwah MPR. Bukan (kehormatan) saya pribadi,” ucap dia.

Sebab, dalam sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD, Selasa (16/8/2022) telah disampaikan internal MPR telah menyetujui adanya PPHN.

Bamsoet menegaskan apa yang ia sampaikan dalam sidang tahunan telah sesuai dengan kesepakatan di internal MPR.

Baca juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Keluhkan PPHN yang Tak Kunjung Terealisasi

Ada tiga hal yang disetujui. Pertama, menyetujui laporan badan-badan pengkajian ketatanegaraan diterima.

Kedua, sepakat membentuk panitia adhoc untuk menindaklanjuti hasil badan pengkajian.

“Rapat gabungan juga sudah menyetujui komposisi secara proporsional anggota panitia adhoc MPR yang akan kita tetapkan dan serahkan di sidang MPR awal September atau pertengahan September mendatang,” papar Bamsoet.

Terakhir, ia meminta semua pihak menghargai kesepakatan di internal MPR dan tidak egois dengan kepentingannya masing-masing.

“Kita harus menghargai perbedaan, menghargai keinginan banyak suara. Karena apalagi di MPR ini kita tidak bisa ‘pokoknya’ atau tidak bisa menang-menangan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menyebut pernyataan Bamset dalam sidang tahunan tidak benar.

Ia mengklaim belum ada kesepakatan di internal MPR soal keberadaan PPHN.

Idris mengakui ada rapat gabungan MPR 25 Juli 2022, namun saat itu para anggota hanya mendengarkan pemaparan badan pengkajian MPR saal rancangan substansi PPHN dan kajian tentang produk hukumnya.

Baca juga: PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani pun menjelaskan perbedaan pandangan dengan Bamsoet.

Ia menggarisbawahi bahwa PPHN belum tentu diimplementasikan melalui konvensi ketatanegaraan seperti yang disampaikan Bamsoet.

Sebab, masih ada dua pilihan lain untuk mengesahkan PPHN selain melalui konvensi yakni dengan amandemen terbatas UUD 1945 atau pembentukan undang-undang.

Tetapi, Arsul mengakui ada kesepakatan di internal MPR bahwa PPHN memang diperlukan.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.