Kompas.com - 19/08/2022, 09:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan dugaan kerugian negara dalam kasus suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 mencapai titik terang sebelum akhir tahun 2022.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki dugaan kerugian negara dalam kasus yang menjerat politikus PDI-P yang adalah mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara itu.

“Mudah-mudahan, sebelum akhir tahun ini sudah ada kejelasan,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (18/8/2022).

Alex menuturkan pengusutan dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Baca juga: Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Menurutnya, saat ini KPK sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses tersebut, kata Alex, berlangsung panjang.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu menyebut pengusutan dugaan kerugian negara dalam kasus Bansos bukan perkara mudah.

“Karena bansos ini melibatkan ya jutaan paket tadi itu kan jutaan paket dan perusahaan-perusahaan yang terlibat itu juga banyak puluhan ya,” ujar Alex.

Karena itu, KPK masih mendalami apakah kasus korupsi Bansos memenuhi sejumlah unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor seperti melawan hukum dan sudah menimbulkan kerugian negara.

“Ini sedang didalami juga oleh teman-teman di penyelidik,” tuturnya.

Baca juga: KPK Sebut Juliari Mencicil 3 Kali Bayar Uang Pengganti Korupsi Rp 14,5 Miliar

Sebelumnya, sejak tahun 2020 KPK menyatakan akan mendalami dugaan kerugian negara dalam kasus suap Juliari Peter Batubara dan sejumlah tersangka lainnya.

Saat itu, Alex mengatakan, pihaknya tetap akan mendalami dugaan kerugian negara tersebut meskipun KPK fokus pada kasus suap Juliari.

Salah satunya mengenai dugaan penggelembungan anggaran Bansos yang membuat negara merugi.

Pihaknya menerima informasi harga paket Bansos yang diterima masyarakat hanya senilai Rp 200.000. Padahal, seharusnya Rp 300.000.

Baca juga: Juliari Divonis 12 Tahun dalam Korupsi Bansos, Ini Rincian Uang yang Dia Terima

“Kami lihat kan baru terkait suap sembakonya saja, ya kita lihat rentetan proses pengadaan barang dan jasanya itu apakah ada unsur merugikan uang negara. Itu semua akan didalami," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Senin (14/7/2020), dikutip dari Antara.

Juliari divonis 12 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan korupsi berupa suap terkait Bansos Covid-19.

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat juga menjatuhkan pidana denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 14.590.450.000.

Dalam tuntutannya, Jaksa menduga Juliari menerima suap Rp 32,48 miliar dari pengadaan Bansos Covid-19 di kawasan Jabodetabek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Aksi Kontroversial Puan Maharani, dari Lempar-lempar Kaus Sambil Cemberut, hingga Menanam Padi Saat Hujan

Nasional
Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Kapten TNI Penodong Pistol di Tol Jagorawi Sudah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional
Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Moeldoko Main Film Pendek, Tim KSP yang Sarankan Berperan Jadi Petani

Nasional
Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Soal E-Paspor Vs Paspor Biasa, Imigrasi: Dua-duanya Sah, Bisa Dipakai ke Negara Mana Saja

Nasional
Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Menunggu Drama Ferdy Sambo di Meja Hijau

Nasional
Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk 'Refreshing' meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Lukas Enembe Bisa Judi ke Singapura untuk "Refreshing" meski Sakit, tetapi ke KPK Menolak

Nasional
Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar 'Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana'

Dinobatkan Jadi Pangeran Ternate, Jokowi Dapat Gelar "Pemimpin Besar yang Arif-Bijaksana"

Nasional
Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Hari Ini, Kejagung Akan Umumkan Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J

Nasional
PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

PDI-P di Antara Koalisi Gerindra dan PKB...

Nasional
Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi 'Bodycam' Akan Terintegrasi ETLE

Seragam Baru Polantas yang Dilengkapi "Bodycam" Akan Terintegrasi ETLE

Nasional
Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Kekecewaan Jokowi Upaya Pemerintah Berantas Korupsi Justru Gembos di Mahkamah Agung

Nasional
Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Ada Kejanggalan Penanganan Kasus Brigadir J, Novel Baswedan Jadi Ingat Kasus Penyiraman Air Keras

Nasional
Komisi III Siap Gelar 'Fit and Proper Test' Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Komisi III Siap Gelar "Fit and Proper Test" Capim KPK Siang Ini, Bakal Tanya Kesehatan hingga Visi-Misi

Nasional
Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Curiga soal Kasus Brigadir J, Wakil Ketua LPSK: Mengapa Jenazah yang Diduga Pelaku Pemerkosaan Diotopsi?

Nasional
Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Rekam Jejak Capim KPK Johanis Tanak, Pernah Dipanggil Jaksa Agung karena Kader Nasdem Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.