Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/08/2022, 02:40 WIB
|

KOMPAS.com – Salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Kemampuan keuangan akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yakni melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.

Selain itu, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang kemandirian bagi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu, apa saja sumber penerimaan pemerintah daerah?

Baca juga: Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia

Sumber pendapatan pemerintah daerah

Terdapat beberapa sumber pendapatan daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

  • pendapatan asli daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti hibah, dana darurat dan pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  • pendapatan transfer, meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar-daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
  • lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

Pendapatan daerah ini seluruhnya merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Baca juga: Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terendah di Indonesia

Masalah rendahnya pendapatan asli daerah

Rendahnya pendapatan asli daerah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pemerintah daerah dan menjadi penyebab tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pendapatan asli daerah. Faktor-faktor tersebut, yakni:

  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberi keuntungan kepada pemerintah daerah;
  • Besarnya sentralisasi dalam perpajakan karena semua jenis pajak utama yang paling produktif ditarik oleh pemerintah pusat;
  • Walaupun beragam, hanya sedikit dari pajak daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
  • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya atau masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam membayar biaya-biaya tersebut;
  • Adanya kebocoran-kebocoran.

Pemerintah daerah harus mengatasi masalah-masalah ini agar penerimaan keuangan daerah menjadi semakin maksimal dan memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan.

 

Referensi:

  • Alhusain, Achmad Sani, dkk. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  • UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Nasional
Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Nasional
KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

Nasional
Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Nasional
Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Nasional
HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

Nasional
Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.