Kompas.com - 18/08/2022, 19:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu melalui jalur hukum, tetap menjadi pilihan.

Hal itu disampaikannya menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku sudah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM masa lalu.

“Jalur hukum tentunya selalu menjadi pilihan utama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air,” papar Sahroni dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Komnas HAM Belum Tahu Isi Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Nonyuridis

Meski demikian, politikus Nasdem itu berpandangan bahwa lahirnya keppres itu merupakan pelengkap dari upaya penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu, secara yudisial. 

“Artinya ini melengkapi proses hukum yang sudah ada, agar penyelesaiannya bisa lebih holistik, namun tidak berlarut-larut dan melelahkan,” sebutnya.

Sahroni menuturkan, pemerintah sebenarnya terus berupaya dalam menyelesaikan persoalan ini. Terlebih, Presiden Joko Widodo pun telah menyampaikan hal itu dalam Sidang Pembuka MPR, DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Contohnya, tutur dia, penanganan kasus Paniai, Papua yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Jadi dalam hal ini saya yakin Pak Jokowi serius dan sekali lagi, penyelesaian non-yudisial itu hanya pelengkap semata,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Ini Jokowi sampaikan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

 

"Keppres (Keputusan Presiden) Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," ujar Jokowi.

Dia mengatakan, pemerintah serius dalam memperhatikan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab itu, sejumlah peraturan perundang-undangan dirancang untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, di antaranya Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan," ujarnya.

Jokowi menyebut, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.

Baca juga: Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

 

Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin pemerintah.

Dia menegaskan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.

"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan," kata kepala negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

Nasional
Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Nasional
KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.