Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Kompas.com - 18/08/2022, 17:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia turut melobi negara-negara lain untuk menyumbang dana hibah bagi pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi melalui lembaga Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF).

"Lobi-lobi" penggalangan dana ini dilakukan melalui rangkaian diplomasi G20 bersama negara-negara dan organisasi maupun lembaga internasional lain yang sudah berkomitmen menyumbangkan dana lewat FIF.

"Tentunya upaya untuk penggalangan dana ini terus akan kita lakukan, bukan hanya di antara negara G20 tapi juga pada organisasi yang bisa menjadi mitra potensial untuk pendanaan FIF," kata Juru Bicara Indonesia untuk G20, Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers update Health Working Group G20 Ketiga di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nadia mengatakan, sejumlah negara G20 memang belum menyampaikan komitmennya untuk turut berkontribusi dalam dana patungan ini.

Indonesia sendiri sudah menyumbang 50 juta dollar AS dalam lembaga pengumpul dana darurat tersebut.

Selain Indonesia, beberapa negara yang sudah berkontribusi yakni Amerika Serikat sebesar 450 juta dollar AS, Uni Eropa, Jerman, Singapura, Inggris, Wellcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation, Italia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Jepang, dan Korea Selatan.

Hingga kini, jumlah dana yang terkumpul mencapai 1,28 miliar dollar AS dari target 12,5 miliar dollar AS dalam lima tahun ke depan.

"Kita berharap komitmen selama lima tahun bisa mencapai 12,5 miliar dollar AS, yang artinya komitmen ini akan secara bertahap bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk negara-negara dalam rangka pencegahan maupun penanganan pandemi ke depannya," ujar dia.

Baca juga: Ketua Komisi I Nilai Konflik Rusia-Ukraina Sensitif dan Politis bagi Presidensi G20 Indonesia

Terkait prioritas penggunaan dana tersebut, menurut dia, semua negara masih menggodok alokasinya.

Hal yang jelas, tujuan pembentukan FIF menyasar pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income countries) alih-alih negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Menurut Nadia, pembentukan FIF terasa penting lantaran belum ada lembaga keuangan khusus yang permanen untuk penanganan pandemi, seperti Global Fund untuk pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan malaria di dunia.

Selama ini, dana penanganan pandemi hanya dialokasikan ketika pandemi menyebar.

Tak heran, dana tersebut tidak berkesinambungan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di masa depan.

"Kalaupun ada (lembaga serupa), itu sifatnya ad hoc (tidak permanen) dan nanti setelah pandemi selesai, tidak ada kesinambungannya," tutur Nadia.

"Kita lihat pada saat awal (pandemi Covid-19) dengan tidak adanya suatu badan permanen, kelincahannya untuk merespons pandemi itu terlihat kurang. Banyak negara yang kemudian tidak memiliki akses," kata dia.

Baca juga: Indonesia Dorong Kebijakan Penyelesaian Pandemi Covid-19 dalam Presidensi G-20

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com