Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kompas.com - 18/08/2022, 17:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menggodok kesiapan Indonesia sebagai hub (pusat) produksi vaksin berbasis teknologi messenger RNA (mRNA) pascaditunjuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, saat ini pihaknya terus memperkuat ekosistem riset untuk pusat hub vaksin mRNA.

"Terkait pusat hub mRNA vaksin tentunya akan terus kita kembangkan. Berbagai riset dan transfer teknologi dilakukan baik itu di Bio Farma ataupun juga di berbagai pusat-pusat riset yang ada," kata Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers update Health Working Group G20 Ketiga di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Belum Longgarkan Penggunaan Masker, Ini Penjelasan Kemenkes

"Ini terus tentunya terus berjalan karena kita tahu bagaimana memperkuat produksi dalam negeri itu menjadi salah satu akses untuk Indonesia," imbuh dia.

Nadia mengungkapkan, kesiapan Indonesia sebagai hub vaksin mRNA juga bakal dibahas dalam Health Working Group ketiga G20 Indonesia di Bali pada 22-24 Agustus 2022.

Topik ini dibahas bersama negara-negara anggota G20. Pasalnya, diversifikasi geografis pusat riset dan manufaktur untuk pengembangan vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik masuk dalam prioritas ketiga dari tema presidensi G20 Indonesia, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global.

Diversifikasi pembuatan vaksin di negara-negara berkembang menjadi penting agar seluruh negara mendapat akses vaksin yang setara ketika terjadi pandemi atau kedaruratan kesehatan masyarakat lainnya di masa depan.

Baca juga: Kemenkes: 25 Juta Masyarakat Belum Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

"Kalau (hub vaksin) ini terus kita kembangkan, kan perlu juga kita kolaborasikan (dengan negara lain) dan ini bisa juga diakses oleh negara-negara lain. Ini tentunya menjadi salah satu komitmen dan jadi modalitas kita tadi dalam mengusung prioritas isu ketiga," jelas Nadia.

Keuntungan Indonesia jadi hub vaksin

Nadia menuturkan, Indonesia memiliki keuntungan tersendiri menjadi pusat hub produksi vaksin. Lewat kesempatan ini, Indonesia memiliki jaminan kemudahan akses vaksin di masa depan.

"Itu menjadi salah satu akses untuk Indonesia. Walau kita kemarin cukup beruntung bisa mendapat akses vaksin (Covid-19) yang cepat, tapi kita belum tahu ke depan apakah akses vaksin ini masih bisa semudah seperti kita mendapatkan pada saat pandemi kemarin," bebernya.

Di sisi lain kata Nadia, Indonesia bisa membantu dan berkontribusi kepada negara lain yang kesulitan mendapat vaksin.

Baca juga: Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

"Kita bisa berkontribusi dengan memberikan dukungan bantuan dari vaksin yang tentunya buatan dalam negeri ini untuk bisa memperluas akses vaksin Covid-19 ke negara-negara lainnya," sebut Nadia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, Indonesia ditunjuk sebagai negara penerima transfer teknologi untuk pembuatan vaksin mRNA.

Ia mengatakan, selain Indonesia, tiga negara lainnya juga ikut menerima transfer teknologi vaksin mRNA yaitu Pakistan, Serbia dan Vietnam.

Tujuan dari program tersebut untuk memfasilitasi produsen vaksin dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat memproduksi vaksin tertentu dan memiliki lisensi.

Baca juga: Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

"Dan kami sedang berdiskusi dengan negara lain. Kami merasa terhormat hari ini bergabung dengan empat negara yang berpartisipasi dalam hub (pusat transfer teknologi)," kata Tedros dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com