Kompas.com - 18/08/2022, 14:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tersisa di bank sebesar Rp 193 triliun.

Jokowi mendorong agar anggaran yang masih sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

"Saya cek APBD di bank, hal-hal kecil seperti ini harus saya cek dan saya harus tau angkanya ada berapa uang APBD di bank. Masih Rp 193 triliun. Sangat besar sekali," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

"Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," tegasnya.

Selain itu, presiden pun menyinggung soal besaran realisasi belanja daerah yang baru mencapai 39,3 persen dari total APBD.

Padahal, kata dia, belanja daerah perlu dimaksimalkan agar perputaran uang di daerah tetap terjaga.

"Karena juga belanja di daerah itu masih sampai hari ini belanja daerah, belanja APBD baru 39,3 persen. Hati-hati ini, baru Rp 472 triliun," ungkap Jokowi.

Baca juga: Gus Muhaimin: Presiden Jokowi Serius dalam Bekerja dan Giat Mengatasi Keadaan Sulit

"Padahal ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah ini yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat ini penting sekali," lanjutnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta agar kepala daerah dan jajarannya tidak boleh lagi bekerja secara standar atau hanya terpaku kepada rutinitas.

Sebab selain hambatan dalam membelanjakan APBD tadi, saat ini kondisi negara juga sedang terdampak situasi krisis pangan dan energi.

Sehingga menurut presiden, cepat atau lambat situasi krisis dunia bisa memberikan dampak lebih berat kepada Indonesia.

Baca juga: Segera Dilantik Jokowi, Siapa Menteri PAN-RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo?

"Para menteri, gubernur, bupati, walikota, juga sama, enggak bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak. Enggak bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, tidak bisa," tegas Jokowi.

"Enggak akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detil juga dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

UPDATE 2 Oktober 2022: Bertambah 1.322, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.434.585

Nasional
Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Nasional
Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Nasional
Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Rusia Caplok 4 Wilayah Ukraina, Kemenlu RI: Langgar Prinsip Piagam PPB dan Hukum Internasional

Nasional
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.