Kompas.com - 18/08/2022, 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini ada lima provinsi dengan angka inflasi yang sudah melebihi 5 persen.

Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati secara detail apa yang menyebabkan inflasi di provinsi-provinsi tersebut tinggi.

"Lihat, ini lima provinsi yang inflasinya di atas 5 persen. Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau di angka 7,04 persen, Aceh di angka 6,97 persen," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Merujuk kepada kondisi ini, presiden kembali meminta kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan yang tidak normal.

Sehingga kepala daerah harus bekerja secara makro, mikro dan terperinci sehingga angka-angka inflasi dapat dipahami.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya jangan gelagapan, enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun meminta agar bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) di daerah dan juga tim inflasi di pusat.

Baca juga: Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Para kepala daerah itu diminta aktif bertanya harga barang apa yang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," kata Jokowi.

"Ini harus disambungkan. Karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten kota, 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Lukas Enembe Ributkan 'Utusan Istana', Jokowi Minta Hormati Hukum

Lukas Enembe Ributkan "Utusan Istana", Jokowi Minta Hormati Hukum

Nasional
Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Nasional
Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Nasional
DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

Nasional
Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Nasional
Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Nasional
Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.