Jokowi Ungkap Inflasi 5 Provinsi Sudah Melebihi 6 Persen, Tertinggi di Jambi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini ada lima provinsi dengan angka inflasi yang sudah melebihi 5 persen.

Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati secara detail apa yang menyebabkan inflasi di provinsi-provinsi tersebut tinggi.

"Lihat, ini lima provinsi yang inflasinya di atas 5 persen. Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, Sumatera Barat berada di angka 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau di angka 7,04 persen, Aceh di angka 6,97 persen," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Tolong ini dilihat secara detil yang menyebabkan ini apa. Agar bisa kita selesaikan bersama-sama dan bisa turun lagi di bawah 5, syukur bisa di bawah 3," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

Merujuk kepada kondisi ini, presiden kembali meminta kepala daerah mencermati situasi dunia yang berada pada keadaan yang tidak normal.

Sehingga kepala daerah harus bekerja secara makro, mikro dan terperinci sehingga angka-angka inflasi dapat dipahami.

"Provinsi harus tahu posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya jangan gelagapan, enggak ngerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa. Mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun meminta agar bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) di daerah dan juga tim inflasi di pusat.

Baca juga: Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Para kepala daerah itu diminta aktif bertanya harga barang apa yang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," kata Jokowi.

"Ini harus disambungkan. Karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten kota, 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," tambahnya.