Kompas.com - 18/08/2022, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar dapat mengeluarkan kebijakan yang membolehkan pemerintah daerah menggunakan anggaran tak terduga untuk mengatasi inflasi daerah.

Anggaran itu, kata Presiden, dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi dan distribusi produk-produk daerah.

"Saya sudah perintahkan ke Mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Baca juga: Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

"Gunakan untuk itu lagi menutup biaya transport. Biaya distribusi," tegasnya.

Jokowi mengaku mengetahui bahwa biaya transportasi menjadi kendala dalam distribusi barang-barang produksi lokal, salah satunya beras yang berasal dari Merauke.

"Saya pernah ke Merauke, kepala daerah menyampaikan kepada saya. ‘Pak beras kita melimpah di sini, tapi ga ada yang beli. Harganya juga murah Rp 6.000 Pak,". Saya cek ke bawah bener harganya Rp 6.000 dan daerah lain kekurangan beras," ungkap Jokowi

"Kenapa enggak ngambil dari Merauke yang harganya masih murah. Problemnya transportasi mahal, saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Mendagri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada," lanjutnya.

Baca juga: Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Berkaitan dengan kondisi seperti ini, Jokowi pun meminta kepada para bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan juga tim pengendali inflasi di pusat.

Kepala Negara meminta agar kepala daerah mau mencari tahu harga barang apa yang sedang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek, tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," tutur Jokowi.

"Ini harus disambungkan. Karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten kota 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

Nasional
Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Nasional
Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Nasional
Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Nasional
Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Nasional
Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Nasional
Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Nasional
Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Nasional
Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Nasional
TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

Nasional
Menilik 'Kotak Ajaib' Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Menilik "Kotak Ajaib" Berisi Uang Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Bidang Hukum Setelah Hakim Agung jadi Tersangka Korupsi

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Bidang Hukum Setelah Hakim Agung jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Wapres Puan

Prabowo Ingatkan Ini ke Cak Imin yang Mau Jadi Wapres Puan

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, DPR Papua Beri Pesan Ini untuk KPK

Soal Kasus Lukas Enembe, DPR Papua Beri Pesan Ini untuk KPK

Nasional
Tanggapi Jokowi, Pengacara Lukas Enembe: Bapak Sedang Sakit, Riwayat Jantung Bocor

Tanggapi Jokowi, Pengacara Lukas Enembe: Bapak Sedang Sakit, Riwayat Jantung Bocor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.