Kompas.com - 17/08/2022, 11:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan, salah satu cara untuk merawat semangat kemerdekaan adalah dengan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

"Jembatan emas yang telah didirikan ataupun diwujudkan oleh para pejuang bangsa Indonesia itu harus kemudian dilanjutkan. Indonesia adil dan makmur itu hanya akan tercapai dengan pemerintahan yang bebas korupsi dan itu diamanahi dan dimandatkan kepada KPK," kata Ghufron usai melaksanakan upacara peringatan HUT Ke-77 Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17 Agustus 2022).

Menurut Ghufron, makna dari peringatan HUT KE-77 RI adalah untuk mengingatkan para insan KPK yakni perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan membutuhkan banyak hal.

"Kesatuan visi, yaitu untuk kemerdekaan, kita dan mimpi kemerdekaan itu perlu diperjuangkan dengan pengorbanan baik harta maupun jiwa," ujar Ghufron.

Baca juga: KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

Ghufron mengatakan, latar belakang para pejuang di masa perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan pada masa lampau beraneka.

"Kemerdekaan itu bukan akhir perjuangan yaitu sebagai jembatan untuk menuju Indonesia adil dan makmur," ucap Ghufron.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Selasa (16/8/2022) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia juga memamerkan, beberapa kasus korupsi besar telah berhasil diungkap para penegak hukum belakangan ini.

"Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," kata Jokowi dalam pidatonya di sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Jokowi, penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI juga terus dikejar dan kini sudah menunjukkan hasil. Ini terlihat dari meningkatnya indeks persepsi korupsi dan perilaku antikorupsi.

Baca juga: 168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

"Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021," ujar Jokowi.

"Indeks Perilaku Antikorupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022," tuturnya.

Jokowi menyampaikan, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Dia menegaskan, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.

"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama," kata kepala negara.

(Penulis : Irfan Kamil | Editor : Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.