Kompas.com - 16/08/2022, 17:01 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melaporkan sudah ada sekitar 142.000 sekolah di Indonesia yang bersedia menggunakan Kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022/2023.

Koordinator Pengembangan Kurikulum, Pusat Kurikulum, dan Pembelajaran Kemendikbud Ristek Yogi Anggraena mengatakan, sekolah tersebut adalah satuan pendidikan di bawah kementerian yang mendaftar secara mandiri/sukarela.

"Di tanggal 11 Februari-30 April sudah ada 142.000 satuan pendidikan yang memilih dan mendaftar kurikulum merdeka secara mandiri," ucap Yogi dalam webinar Kurikulum Merdeka di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Yogi mengungkapkan, Kemendikbud Ristek sudah membuka pendaftaran pengaplikasian Kurikulum Merdeka kepada sekolah yang sudah siap mengimplementasikan. Kurikulum ini rencananya juga akan diberlakukan secara nasional pada tahun 2024-2025.

Baca juga: Kurikulum Merdeka SMA, Siswa Pilih Mata Pelajaran Sesuai Minat-Bakat

Dia menyebutkan, kurikulum ini sudah diuji coba terbatas pada 2021 melalui Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Tercatat, ada 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 sekolah yang mengikuti SMK PK.

"Tahun ini diperbanyak, ditambah 300-an (sekolah tergabung dalam program) SMK PK dan (yang mengikuti program) Sekolah Penggerak di 7.000-an (sekolah). Sehingga tahun ini (sudah) 10.000-an (sekolah) yang melalui program dan kurang lebih 140.000 (sekolah) yang melalui jalur mandiri," tutur Yogi.

Yogi menjelaskan, ada perbedaan yang mendasari sekolah mengimplementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur program atau jalur mandiri, mengingat kurikulum ini baru diberlakukan bagi sekolah yang sudah siap.

Untuk jalur program, Kemendikbud menyeleksi pimpinan sekolah. Lalu setelah terpilih, pihaknya akan memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada sekolah tersebut untuk menggunakan Kurikulum Merdeka.

Sedangkan untuk jalur mandiri, Kemendikbud Ristek tidak memberikan pelatihan dan pendampingan.

Baca juga: Nadiem Minta Mahasiswa Kampus Mengajar Bantu Guru di Daerah Terapkan Kurikulum Merdeka

"(Bagi yang mendaftar secara) Sukarela, kita tidak melakukan seleksi. Siapa pun yang tertarik, silakan gunakan (Kurikulum Merdeka), kita tidak lakukan pendampingan. Jadi yang 142.000 sekolah itu kita tidak melakukan pelatihan," ucap Yogi.

Lebih lanjut, Yogi menuturkan, Kurikulum Merdeka sendiri rencananya diberlakukan secara nasional pada tahun 2024-2025.

Adapun pada tahun 2022-2024, sekolah masih bisa memilih 3 kurikulum yang berbeda, yakni kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang disederhanakan (kurikulum darurat), dan kurikulum merdeka.

"Baru direncanakan di tahun 2024 nanti akan ada kebijakan passing in (Kurikulum Merdeka) dan passing out (Kurikulum 2013). Tahun ini masih fokus pembenahan pembelajaran," ucap dia.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pernah mengatakan, inti dari Kurikulum Merdeka adalah Merdeka Belajar.

Konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing.

Baca juga: Pada Implementasi Kurikulum Merdeka, Ini 5 Miskonsepsi yang Harus Diluruskan

Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama.

Kemudian, anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai. Kurikulum Prototipe akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.

Sementara menurut Kemendikbud Ristek, Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.