KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan PMO Jabodetabekpunjur

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kompas.com - 16/08/2022, 15:25 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, termasuk permasalahan mafia tanah.

Pasalnya, mafia tanah berdampak pada tidak terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, mafia tanah juga dapat menghambat pembangunan dan berdampak pada para pelaku usaha yang telah menanamkan investasinya di Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya saat ini berharap investor datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya.

“Melihat kenyataan di lapangan seperti ini, bisa jadi mereka akan mencabut investasinya karena permasalahan tanah di Indonesia masih menjadi kendala untuk melakukan bisnis,” ujar Hadi, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Dia mengatakan itu saat menjadi Keynote Speaker secara daring dalam Diskusi Publik Indonesia Consumer Club (ICC) yang diinisiasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan tema "Mafia Tanah Membuat Konsumen Sengsara", Senin (15/08/2022).

Hadi mengatakan, kegiatan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah juga berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.

“Oleh sebab itu, sampai sekarang pun saya terus melakukan kerja sama dengan kepolisian, pemerintah daerah, dan kejaksaan untuk melakukan operasi terhadap mafia tanah tersebut,” tuturnya.

Dia menyebutkan, pihaknya terus melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum (APH), khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, pemberantasan mafia tanah dapat berjalan dengan baik dengan memperkuat empat pilar, yakni Kementerian ATR/BPN, APH, badan peradilan, dan pemerintah daerah.

Baca juga: 5 Juta Bidang Tanah Milik NU Belum Punya Kejelasan, Kementerian ATR/BPN Janji Akan Bantu

Mafia tanah ini benar-benar permasalahan bangsa yang harus kita perangi bersama. Tidak hanya diperangi Kementerian ATR/BPN dan Polri, tapi juga badan peradilan, pemerintah daerah, dan seluruh komponen tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama,” paparnya.

Acara Diskusi Publik Indonesia Consumer Club (ICC) yang diinisiasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan tema Mafia Tanah Membuat Konsumen Sengsara, Senin (15/08/2022).DOK. Humas Kementerian ATR Acara Diskusi Publik Indonesia Consumer Club (ICC) yang diinisiasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan tema Mafia Tanah Membuat Konsumen Sengsara, Senin (15/08/2022).

Kementerian ATR/BPN pun melakukan berbagai upaya untuk memerangi mafia tanah, salah satunya memperbaiki administrasi pertanahan untuk meminimalkan sengketa dan konflik serta mempersempit ruang gerak mafia tanah.

Hadi mengatakan, Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan RI membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pertanahan, baik di tingkat kementerian maupun di Kantor Wilayah BPN Provinsi.

“Dengan memperkuat empat pilar ini, saya yakin permasalahan mafia tanah bisa kita berantas, bisa kita kejar demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan rasa keadilan,” katanya.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Bakal Tata Aset Muhammadiyah

Dia juga mengimbau satuan tugas yang berada di lapangan agar tidak takut dan terus berani bergerak.

“Kalau kita tidak bergerak, maka mafia tanah juga akan senang. Tujuan kita adalah menyelamatkan negara,” katanya.

Hadi juga mengapresiasi penyelenggaraan diskusi publik tersebut dalam rangka menggali masukan untuk pengembangan kebijakan atas permasalahan hak atas tanah.

Dia menilai diskusi publik tersebut bisa menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan rencana tindak lanjut bersama terkait pencegahan adanya praktik mafia tanah yang masih sering kali terjadi.

“Memang beberapa modus yang saya temukan di lapangan memerlukan perhatian khusus dari kita semua. Oleh sebab itu, saya membentuk satuan tugas yang terus berkoodinasi dengan empat pilar,” tegasnya.

Turut hadir menjadi narasumber dalam diskusi publik tersebut, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RB Agus Widjayanto serta Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim.

Tidak ketinggalan, perwakilan Kepala Polri, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Pusat Kajian dan Advokasi Tanah (PUKAT), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). 

Baca juga: Kasus Mafia Tanah, Guru Besar Unpad: Itu karena Aturan Tumpang Tindih

 
Pilihan Untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Nasional
Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.