Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Kompas.com - 15/08/2022, 19:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menuturkan, partainya hingga kini belum memutuskan soal kerja sama politik maupun pencapresan menjelang Pemilu 2024.

Hal ini lantaran Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih melihat dinamika politik yang terjadi saat ini dan beberapa waktu ke depan.

"Nah, dinamika politik itu yang akan menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega untuk menentukan siapa capresnya, siapa cawapresnya. Siapa saja parpol yang akan diajak kerja sama dalam gotong royong pilpres itu dan kapan akan diumumkan," kata Basarah ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Basarah mengatakan, saat ini Megawati juga sudah menugaskan Ketua DPP PDI-P bidang politik dan keamanan Puan Maharani untuk safari politik.

Rencananya, Puan akan silaturahim ke semua ketua umum partai politik.

Safari politik itu pun dinilai Basarah juga menjadi pertimbangan Megawati terkait koalisi maupun pencapresan.

"Mengenai bagaimana ujung, bagaimana gotong royong menuju Pilpres itu, biarkan dinamika politk yang menentukan," tegas Wakil Ketua MPR itu.

Lebih lanjut, safari politik Puan juga disebut bertujuan membangun kesepahaman agar partai politik menyukseskan Pemilu 2024.

Sebab, ia mengingatkan bahwa Pemilu mengagendakan salah satunya pemilihan calon presiden. Ajang itu menentukan arah pemerintahan ke depan.

"Itu harus betul-betul dijaga menjadi sarana untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," tutup Basarah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya hingga kini memilih diam soal pencapresan dan memilih fokus turun ke masyarakat.

Baca juga: Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi Queen Maker pada Pilpres 2024

Namun, hal itu diminta tidak disalahartikan bahwa PDI-P enggan berkoalisi atau kerja sama politik dengan partai lainnya untuk Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan yang penting sekarang membantu rakyat. Kalau kita berbicara calon presiden sekarang, mencalonkannya kan bulan Agustus tahun depan. Masih satu tahun lagi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

"Jadi mengapa kita buang energi dengan wacana tersebut. Bagi kami segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya, sesuai tahapan Pemilu," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com