Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Kompas.com - 15/08/2022, 19:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menuturkan, partainya hingga kini belum memutuskan soal kerja sama politik maupun pencapresan menjelang Pemilu 2024.

Hal ini lantaran Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih melihat dinamika politik yang terjadi saat ini dan beberapa waktu ke depan.

"Nah, dinamika politik itu yang akan menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega untuk menentukan siapa capresnya, siapa cawapresnya. Siapa saja parpol yang akan diajak kerja sama dalam gotong royong pilpres itu dan kapan akan diumumkan," kata Basarah ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Basarah mengatakan, saat ini Megawati juga sudah menugaskan Ketua DPP PDI-P bidang politik dan keamanan Puan Maharani untuk safari politik.

Rencananya, Puan akan silaturahim ke semua ketua umum partai politik.

Safari politik itu pun dinilai Basarah juga menjadi pertimbangan Megawati terkait koalisi maupun pencapresan.

"Mengenai bagaimana ujung, bagaimana gotong royong menuju Pilpres itu, biarkan dinamika politk yang menentukan," tegas Wakil Ketua MPR itu.

Lebih lanjut, safari politik Puan juga disebut bertujuan membangun kesepahaman agar partai politik menyukseskan Pemilu 2024.

Sebab, ia mengingatkan bahwa Pemilu mengagendakan salah satunya pemilihan calon presiden. Ajang itu menentukan arah pemerintahan ke depan.

"Itu harus betul-betul dijaga menjadi sarana untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," tutup Basarah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya hingga kini memilih diam soal pencapresan dan memilih fokus turun ke masyarakat.

Baca juga: Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi Queen Maker pada Pilpres 2024

Namun, hal itu diminta tidak disalahartikan bahwa PDI-P enggan berkoalisi atau kerja sama politik dengan partai lainnya untuk Pemilu 2024.

"Bagi PDI Perjuangan yang penting sekarang membantu rakyat. Kalau kita berbicara calon presiden sekarang, mencalonkannya kan bulan Agustus tahun depan. Masih satu tahun lagi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

"Jadi mengapa kita buang energi dengan wacana tersebut. Bagi kami segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya, sesuai tahapan Pemilu," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com