Kompas.com - 15/08/2022, 14:14 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agusyati mengatakan melonjaknya jumlah partai politik (parpol) pendaftar pemilu mendatang, belum pasti menunjukan jumlah peserta Pemilu 2024 bakal meningkat.

Pasalnya proses pendaftaran calon peserta pemilu baru tahap awal. Setelah ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan verifikasi administrasi dan faktual dari tiap parpol tersebut.

“Berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya akan banyak partai-partai yang berguguran saat ditetapkan menjadi parpol peserta pemilu,” tutur Khoirunnisa pada Kompas.com, Senin (15/8/2022).

Baca juga: Demokrat Bakal Fokus Bangun Koalisi Usai Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024

“Jadi banyaknya jumlah parpol yang mendaftar belum memberikan kepastian jumlah parpol peserta pemilunya,” ungkapnya.

Adapun pada Pemilu 2019 terdapat 27 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta dan hanya 14 yang dinyatakan lolos menjadi peserta kontestasi elektoral.

Angka itu meningkat signifikan dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 setelah KPU menyebut ada 40 parpol yang sudah mendaftar sejak 1 Agustus 2022.

Khoirunnisa menilaia jika nantinya jumlah parpol peserta Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh KPU dan jumlahnya meningkat, hal itu baik untuk masyarakat.

Baca juga: 24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

“Ini tentu baik saja untuk pemilih karena memiliki alternatif pilihan lain di pemilu, asalkan betul-betul ada perbedaan antara partai baru dengan partai-partai yang sudah eksis selama ini,” paparnya.

Ia lantas menjelaskan sejumlah persoalan yang dihadapi parpol baru untuk bisa mempengaruhi konstituen.

Pertama, parpol baru tak bergerak cepat membangun jaringan di masyarakat.

“Lalu juga karena agenda politiknya dipandang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat,” sebutnya.

Persoalan ketiga, lanjut dia, kekuatan finansial parpol baru tak sekuat parpol lama. Kondisi itu mempengaruhi eksistensi politiknya di masyarakat.

Baca juga: 6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

“Apalagi regulasi mensyaratkan partai harus bersifat nasional, yang ini membutuhkan biaya yang besar,” ucap Khoirunnisa.

“Partai-partai yang tidak memiliki dukungan finansial yang cukup tentu akan sulit bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan,” tandasnya.

Diketahui terdapat 14 parpol yang dinyatakan lolos dalam Pemilu 2019 yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kemudian Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, Partai Garuda, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (Berkarya).

Baca juga: Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Sementara itu 13 parpol lainnya dinyatakan tak lolos menjadi peserta pemilu kala itu.

Sementara itu KPU bakal mengumumkan parpol yang lolos menjadi peserta Pemilu 2024 pada 14 Desember 2022.

Pengumuman itu disertai penentuan nomor urut parpol peserta pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

77 Tahun Indonesia Merdeka, Hasto: 41 Tahun Presiden Berasal dari Kalangan Militer

Nasional
Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.