Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Kompas.com - 15/08/2022, 09:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Litbang Kompas periode survei 9-11 Agustus 2022 menyebutkan, 48,3 persen responden menilai kemiskinan dapat teratasi jika pemerintah menambah lapangan pekerjaan.

Survei terbaru ini merupakan pendalaman dari jajak pendapat dari Litbang Kompas sebelumnya yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penanganan kemiskinan hanya 49 persen.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, mendalami temuan pada Juni 2022 tersebut, jajak pendapat Agustus ini menunjukkan bahwa publik mengharapkan pemerintah mampu memberikan ruang dan modal bekerja.

Persepsi publik ini selaras dengan masih sulitnya mencari pekerja di tengah krisis multidimensi akibat Covid-19 yang belum sepenuhnya usai.

Baca juga: Litbang Kompas: 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Selain lapangan kerja, 23,8 persen responden berharap pemerintah membuka akses pada bantuan modal untuk masyarakat memulai usaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 12,4 persen responden menyoal pentingnya pendidikan dan pelatihan gratis.

Di sisi lain, hanya sebagian kecil dari responden jajak pendapat yang mengharapkan bantuan yang bersifat sementara. Yakni hanya 13,3 persen yang mengusulkan ada program pemberian bantuan tunai atau bahan pokok untuk penanganan kemiskinan.

Merujuk kepada hasil survei ini, ada kecenderungan masyarakat untuk ambil bagian dalam mengatasi kemiskinan alih-alih hanya menggantungkan diri pada bantuan yang bersifat sementara.

Baca juga: 11 Ribu Lebih Warga Gunungkidul Bermasalah dengan Kesejahteraan Sosial

Adapun survei dilakukan melalui telepon tanggal 9-11 Agustus 2022.

Survei melibatkan sebanyak 504 responden usia minimal 17 tahun di 34 provinsi di Indonesia .

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk dari 34 provinsi.

Adapun tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian +/- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com