Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/08/2022, 05:37 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para petani tidak hanya memproduksi komoditas pertanian yang dikonsumsi masyarakat.

Presiden menekankan agar petani juga menanam komoditas pertanian yang masuk pasar ekspor.

"Diversifikasi pangan, hati-hati. Kita tidak hanya tergantung pada beras tetapi harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya," ujar Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu (14/8/2022).

Menurut presiden hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan produksi pertanian nasional dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan yang tengah melanda sejumlah negara di dunia.

Baca juga: Jokowi Harap RI Tak Bergantung pada Beras, Sedang Tingkatkan Produksi Jagung dan Sorgum

Jokowi menuturkan, pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur di bidang pertanian, mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memanfaatkan varietas-varietas unggul padi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada beras dengan produksi beras yang surplus selama tiga tahun terakhir.

Bahkan, menurut data dari Badan Pusat Statistik, stok beras nasional pada bulan April 2022 menjadi yang tertinggi, yaitu 10,2 juta ton.

"Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan," ungkap Jokowi.

Baca juga: RI Terima Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada para pelaku pertanian Tanah Air dan berbagai pihak terkait yang telah bekerja keras dan bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan swasembada beras di Indonesia.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada International Rice Research Institute (IRRI) yang telah memberikan pengakuan terhadap ketangguhan sektor pertanian Indonesia melalui Certificate of Acknowledgement kepada pemerintah Indonesia.

Certificate of Acknowledgement tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balle kepada Presiden Jokowi.

"Terima kasih saya sampaikan kepada IRRI, kepada FAO yang telah memberikan dukungan kepada Indonesia dalam berproduksi selama ini dan merencanakan perencanaan yang baik," ujar Jokowi.

Baca juga: Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya secara terpisah mengatakan bahwa penghargaan dari IRRI tersebut merupakan kado terbesar bagi bangsa Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.

Menurut Syahrul, IRRI telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta swasembada beras yang dicapai Indonesia pada tahun 2019-2021.

"Indonesia bahkan telah berhasil membangun berbagai bendungan dan irigasi yang menjadi tolok ukur hadirnya pertanian yang kuat itu," ujar Syahrul.

Baca juga: Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Syahrul juga menyebut bahwa Presiden Jokowi menilai penghargaan tersebut sebagai hasil kerja terintegrasi dari semua pihak dengan menggunakan berbagai strategi yang sistematis, terstruktur, baik untuk sarana dan prasarana, budidaya, hingga teknologi-teknologi pertanian yang digunakan.

"Karena itu hasil dari semuanya, bahkan yang mendapat pengakuan yang sangat serius, dari lembaga tidak hanya IRRI, FAO pun, adalah penggunaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani yang cukup masif," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com