Kompas.com - 12/08/2022, 21:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya.

Rifa ditahan setelah KPK menetapkan Rifa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah kabupaten atau kota pada APBN 2017 dan 2018.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, pihaknya menahan Rifa di rumah tahanan (Rutan) gedung Merah Putih KPK.

“Untuk kepentingan penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka Rifa Surya oleh tim penyidik selama 20 hari pertama,” kata Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Jumat (12/8/2022).

Baca juga: KPK Usut Dugaan Aliran Uang Percepat Proses Usulan DID dan DAK di Halmahera Timur

Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menjerat Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat 2014-2919 Amin Santono, mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, dan Walikota Dumai Zulkifli AS.

Kemudian, Walikota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, dan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Kemenkeu Yaya Purnomo.

Saat itu, Rifa merupakan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II.

Ia juga menjabat Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Kedua posisi itu berada di naungan Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Baca juga: KPK Sebut Eks Pejabat Kemenkeu Minta Fee Adat Istiadat Urus DID Tabanan

Dalam posisi itu Rifa berwenang melakukan koordinasi terkait kebutuhan Dana ALokasi Khusu (DAK) bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, pada kurun 2017-2018 sejumlah pemerintah daerah mengajukan proposal DAD dan Dana Insentif Daerah (DID) yakni, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Tasikmalaya, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Tabanan.

Rifa kemudian membuat kesepakatan dengan Yaya bahwa mereka akan membantu pengurusan proposal tersebut.

“Dengan adanya komitmen fee berupa pemberian sejumlah uang dengan besaran 2 persen sampai dengan 10 persen dari nilai dana DAK dan DID yang dicairkan,” kata Karyoto.

Baca juga: Selain Eks Bupati Tabanan, KPK Juga Umumkan Dosen dan Mantan Pejabat Kemenkeu Jadi Tersangka Dugaan Korupsi DID

Sejumlah daerah tersebut kemudian tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 yang memutuskan penerima DAK dan DID.

Rifa dan Yahya diduga beberapa kali bertemu dengan para pimpinan daerah tingkat dua tersebut di Jakarta. Sementara, uang diberikan melalui orang kepercayaan mereka.

Yaya dan RIfa diduga menerima Rp 3,1 miliar dari Bupati Lampung Tengah, Rp 200 juta dan 35 ribu dolar Singapura dari Walikota Dumai, Rp 400 juta dan 290 ribu dolar Singapura dari Bupati Labuhanbatu Utara.

Kemudian, Rp 430 juta dari Walikota Tasikmalaya serta Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS dari Bupati Tabanan.

Baca juga: Kasus DID Tabanan, KPK Periksa Pejabat Kemenkeu guna Dalami Administrasi Kepegawaian

“Saat ini Tim Penyidik masih terus melakukan pendalaman terkait dugaan adanya penerimaan uang oleh Rifa Surya dari beberapa pihak terkait pengurusan DAK dan DID lainnya,” kata Karyoto.

KPK kemudian menyangka Rifa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.