Kompas.com - 12/08/2022, 05:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan dan kelangkaan bahan pangan tertentu di dunia sudah mulai terjadi. Perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan bahan pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sudah beberapa kali menyinggung soal kelangkaan bahan pangan itu.

Menurut Presiden, krisis pangan dan energi sudah terjadi di beberapa negara. Salah satu penyebabnya adalah pasokan gandum dari Ukraina sebanyak 77 juta ton tidak bisa diekspor karena perairan mereka diblokade oleh kapal perang Angkatan Laut Rusia.

Rusia yang merupakan eksportir gandum juga mengalami hal yang sama. Distribusi gandum mereka sebanyak 207 juta ton ke berbagai negara terhambat karena peperangan dan demi memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Karena menyerbu Ukraina, Rusia juga dijatuhi berbagai sanksi oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat.

Baca juga: Jokowi Sebut Kemungkinan 800 Juta Orang Akan Kelaparan karena Krisis Pangan

"Marilah kita berdoa bersama, zikir bersama memohon kepada Allah SWT agar negara kita selalu dilimpahi energi dan pangan dan kita tidak kekurangan akan hal itu," ujar Jokowi saat memberikan sambutan untuk acara doa dan zikir bersama dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdeka, Senin (1/8/2022).

"Dan kita berusaha, berikhtiar bersama, agar kita justru melimpah (pangan dan energi) dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini," kata dia.

Menurut Jokowi, jika kondisi seperti saat ini terus terjadi, maka dalam kurun waktu 6 bulan mendatang diperkirakan akan ada 800 juta orang di dunia yang akan kelaparan.

Sebab, gandum adalah bahan pangan pokok di sejumlah negara.

Presiden juga menyebut situasi saat ini turut memicu kenaikan harga sumber energi seperti gas dan bahan bakar minyak (BBM).

"Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami hampir semua negara. Tidak negara kecil, tidak negara besar, tidak negara kaya, miskin semua mengalami hal yang sama sehingga muncul krisis ketiga yaitu krisis keuangan," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Mari Berdoa Bersama agar Negara Kita Dilimpahi Energi dan Pangan

"Beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang cash, baik untuk membeli energi bensin dan gas atau membeli pangan," kata Jokowi.

Minta cari bahan pangan pengganti

Jokowi kemudian meminta supaya menyiapkan bahan makanan pengganti gandum kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu dilakukan setelah 9 negara melarang ekspor gandum.

Negara-negara yang melarang ekspor gandum adalah Kazakhstan itu sampai 30 September, dan Kirgistan serta India sampai 31 Desember.

Selain itu Afghanistan, Aljazair, Kosovo, Serbia, dan Ukraina turut melarang ekspor gandum.

Jokowi meminta supaya program menyiapkan sorgum sebagai pengganti gandum mulai dilakukan.

"Oleh karena itu, berdasarkan arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut," kata Airlangga selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kamis (4/8/2022) lalu.

Pemerintah Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT melaksanakan Panen Raya Sorgum di wilayah, Selasa, (5/4/2022). Sorgum juga menunjang asupan gizi bagi keluarga di Kecamatan tersebut. (KOMPAS.com/CAMAT LAMBALEDA UTARA-AGUSTINUS SUPRATMAN)KOMPAS.COM/MARKUS MAKUR Pemerintah Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT melaksanakan Panen Raya Sorgum di wilayah, Selasa, (5/4/2022). Sorgum juga menunjang asupan gizi bagi keluarga di Kecamatan tersebut. (KOMPAS.com/CAMAT LAMBALEDA UTARA-AGUSTINUS SUPRATMAN)

Airlangga mengatakan, Presiden memerintahkan untuk segera mengembangkan tanaman pengganti gandum. Sebab gandum juga menjadi bahan utama pembuatan roti hingga mi instan di Indonesia.

Airlangga menyebut, dalam ratas, Presiden Jowi juga meminta penanaman sorgum diprioritaskan di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa realisasi pengembangan sorgum saat ini masih mencukupi dari sisi luas lahan.

"Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorgum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," kata Airlangga.

Hingga Juni 2022, total luas lahan yang ditanami sorgum sekitar 4.354 hektare dan tersebar di enam provinsi. Adapun produksi sorgum yang dihasilkan sebanyak 15.243 ton atau rata-rata produktivitas 3,63 ton per hektare.

Melihat perkembangan budidaya sorgum ini, kata Airlangya, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan roadmap atau peta jalan penanaman sampai 2024.

Baca juga: Jokowi: Waspada Krisis, Menjaga Pasokan Pangan Wajib Dilakukan

"Kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektare dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektare," ujar Airlangga.

"Dan di 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare dan pada 2024 sebesar 154.000 hektare dan tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK," kata Airlangga.

Minta petani tanam bahan pangan pengganti

Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi ketimpangan antardaerah di Indonesia.

Sebab, ketimpangan pangan dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat.

Jokowi juga mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.

"Misalnya, urusan gandum, ini gandum di kita ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur misalnya sorgum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini akan sangat mengurangi impor kita," kata Jokowi di sela-sela peninjauan dan penanaman kelapa genjah bersama para petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Moeldoko Ingatkan Indonesia Jangan Sampai Alami Krisis Pangan

Presiden pun menegaskan pentingnya menjaga nilai inflasi bahan pangan agar tetap stabil sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat.

"Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan, harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harganya tidak memberatkan daya beli masyarakat," tambahnya.

Ajak warga tanam komoditas pangan

Presiden mengimbau supaya masyarakat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif di sekitar rumah untuk ditanami tanaman komoditas pangan. Salah satu contohnya adalah cabai.

Harga cabai di pasaran saat ini cukup tinggi. Menurut Presiden, dengan menanam cabai secara mandiri maka akan membantu masyarakat terhindar dari kelangkaan dan kenaikan harga cabai.

"Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga-rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu, (di) polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis," kata Jokowi.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

Jokowi menuturkan, lahan-lahan tak produktif harus dimanfaatkan karena dunia sedang dilanda krisis pangan di mana lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia kini kekurangan pangan dan kelaparan.

Ia mengatakan, jumlah itu bisa bertambah menjadi 800 juta orang apabila tidak ada solusi yang diambil.

"Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif diproduktifkan," ujar Jokowi.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika, Dani Prabowo, Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat

UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat

Nasional
IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

Nasional
Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Nasional
KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.