Kompas.com - 11/08/2022, 19:22 WIB

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) belum lama ini mengusulkan kenaikan honor petugas Badan Ad Hoc Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga tiga kali lipat dari honor Pemilu 2019.

Untuk diketahui, Badan Ad Hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya setuju akan kenaikan honor petugas Badan Ad Hoc Pemilu dan Pilkada 2024.

Menurutnya, kenaikan honorarium tersebut bukan hanya untuk memproteksi penyelenggara saat melaksanakan tugas, tetapi juga bagian memanusiakan mereka.

"Kenaikan honorarium petugas Ad Hoc Pemilu 2024 adalah komitmen DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Mereka adalah ujung tombak penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Rifqi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu, lanjut dia, Badan Ad Hoc memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu.

Jika penyelenggara tidak dilindungi, sebut Rifqi, mustahil bisa melaksanakan pemilu yang jujur, adil (jurdil) dan langsung, umum, bebas, rahasia (luber).

“Saya berharap, kenaikan anggaran badan ad hoc memberikan dampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” imbuhnya.

Rifqi menjelaskan, honor Badan Ad Hoc mengalami kenaikan signifikan.

Misalnya, kata dia, honor petugas KPPS pada 2019 hanya Rp 500.000, lalu naik menjadi Rp 1,5 juta.

Baca juga: Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Resmi Naik, Ini Rincian untuk KPPS hingga PPLN

"Jadi kenaikan anggaran hampir tiga kali lipat untuk Pemilu 2024. Salah satunya disumbang oleh kenaikan anggaran Badan Ad Hoc," ujar Rifqi.

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui kenaikan honorarium bagi Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Kenaikan tersebut termuat dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-647/MK.02/2022 yang diteken pada Jumat (5/8/2022).

"Pemerintah telah menyetujui kenaikan honor bagi Badan Ad Hoc untuk Pemilu dan Pilkada 2024 (tiga kali lipat) dibandingkan Pemilu 2019 dan pemilihan tahun 2020," kata Hasyim dalam jumpa pers, Senin (8/8/2022).

Badan Ad Hoc yang dimaksud itu juga termasuk PPK, PPS, KPPS, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), KPPS Luar Negeri (LN), dan Pantarlih Luar Negeri (LN).

Baca juga: Minta PPK Awasi Jam Kerja ASN, Menpan-RB: Tidak Masuk Kerja 28 Hari Bisa Diberhentikan

Rincian honorarium Badan Ad Hoc

Adapun rincian honorarium Badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut.

Pertama, honorarium PPK terbagi menjadi empat tingkat, yaitu ketua mendapatkan Rp 2,5 juta, anggota Rp 2,2 juta, sekretaris Rp 1,85 juta, dan pelaksana Rp 1,3 juta.

Kedua, honorarium untuk PPS, yaitu ketua diberikan upah sekitar Rp 1,5 juta, anggota Rp 1,3 juta, sekretaris Rp 1,15 juta, pelaksana Rp 1,05 juta, dan pantarlih Rp 1 juta.

Ketiga, honorarium KPPS untuk ketua senilai Rp1,2 juta (Pemilu 2024) dan Rp 900.000 (Pilkada 2024).

Baca juga: Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Honorarium anggota KPPS Rp 1,1 juta (Pemilu 2024) dan Rp 850.000 (Pilkada 2024), sedangkan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Rp 700.000 (Pemilu 2024) dan Rp 650.000 (Pilkada 2024).

Keempat, honorarium PPLN untuk ketua sebesar Rp 8,4 juta, anggota Rp 8 juta, sekretaris Rp 7 juta, pelaksana Rp 6,5 juta, dan Pantarlih Luar Negeri Rp 6,5 juta.

Terakhir, honorarium KPPS Luar Negeri untuk ketua sebesar Rp 6,5 juta, sekretaris Rp 6 juta, dan Satlinmas Luar Negeri Rp 4,5 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

Nasional
Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Nasional
KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

KPK Tak Terpengaruh Deklarasi Anies Jadi Capres, Penyelidikan Formula E Lanjut Terus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.