Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/08/2022, 19:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh kementerian/lembaga bersinergi dalam mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serta meminimalisasi potensi gangguan yang ada.

Moeldoko menegaskan, berbagai masalah yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu tidak boleh terulang pada pemilu mendatang.

"Pelaksanaan Pemilu 2024 penting untuk menjadi perhatian semua pihak. Saya tidak ingin permasalahan di Pemilu sebelumnya terulang," kata Moeldoko dalam konsinyering bersama kementerian/lembaga terkait, Rabu (10/8/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Beberapa masalah yang dimaksud Moeldoko antara lain terkait distribusi logistik pemilu yang tidak tepat sasaran, data pemilih yang belum termutakhir, hingga isu beban kerja petugas KPPS yang terlalu berat.

Ia juga menyoroti praktik politik uang, peredaran hoaks di sosial media, dan ajakan golput yang kerap terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional maupun daerah.

"Kita harus bisa mengurangi potensi gangguan-gangguan itu karena kita ingin jadi bangsa yang maju, menjamin pelaksanaan pesta demokrasi dengan baik,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan, konsinyering ini digelar untuk memetakan isu-isu strategis dan tantangan Pemilu 2024 dengan belajar dari perhelatan pemilu sebelumnya.

Baca juga: Hasil Pemilu 2019: Persentase Suara dan Jumlah Kursi Parpol

"Kesuksesan pemilu menjadi bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Dikomandoi KSP, konsinyering ini diinisiasi sebagai sarana diskusi antar sesama tim di lingkungan pemerintah," ujar dia.

Salah satu hasil konkret yang akan diwujudkan melalui konsinyering ini adalah pembentukan gugus tugas Pemilu 2024 yang berfokus pada penguatan komunikasi publik.

Moeldoko berharap, gugus tugas ini akan mampu merumuskan solusi dan rekomendasi menghadapi berbagai isu penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com