Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Eko A Yudha Fitnawan, ST., MSc.
Ahli pengeboran minyak & gas

Profesional di bidang migas dan energi. Ketua IATMI (Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia) Komisariat Norwegia. Pemerhati perencanaan kota dan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Penggemar sepakbola dan 'family travelling/adventure'.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Kompas.com - 10/08/2022, 17:09 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) telah resmi menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini suatu langkah maju yang perlu terus didorong!

Beberapa poin populer dari RUU tersebut antara lain soal ibu yang berkerja mendapatkan hak cuti melahirkan hingga enam bulan demi memberikan kesempatan ASI (air susu ibu) ekslusif buat anaknya. Kemudian bapak mendapatkan hak cuti 40 hari untuk membantu istrinya merawat anak yang baru lahir.

Praktik seperti ini telah lama diterapkan di negara-negara seperti di Skandinavia. Ketika kedua anak saya lahir di Norwegia, istri saya mendapat hak cuti hingga satu tahun dan saya sendiri mendapat cuti hingga 12 minggu.

Baca juga: RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Namun ini bukan soal menirunya yang perlu disoroti, walaupun bila itu contoh baik tidak ada salahnya kita adopsi. Yang menjadi fokus saya adalah bahwa bangsa kita seringkali membicarakan penghormatan dan harapan tinggi pada figur ibu sebagai kunci terbentuknya generasi penerus dan masa depan bangsa.

Namun, sejauh ini manifestasinya dalam kehidupan bermasyarakat terkait pemberian hak, fasilitas, dan perlindungan atas kekerasan kepada mereka masih sangat minim, atau masih sebatas retorika. Jika RUU itu nantinya disahkan parlemen menjadi UU, semoga dapat menjadi payung hukum bagi berbagai upaya pemerintah memberikan hak, fasilitas, dan perlindungan bagi ibu dan anak.

Perlu perencanaan menyeluruh

 

Walaupun demikian, sangat perlu dipikirkan perencanaan menyeluruh dari berbagai aspek karena jika menjadi UU, pelaksanaan UU tersebut dapat menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diantisipasi.

Sebagai contoh, penambahan hak cuti ibu yang semakin lama dapat menimbulkan "resistensi" dari instansi pemerintah maupun dunia usaha swasta untuk merekrut pegawai perempuan dengan pertimbangan bahwa perempuan akan sering minta hak cuti.

Bagaimana instansi atau perusahaan membayarkan gaji? Bagaimana mengatur renumerasi atau career progress yang adil antara perempuan dan laki-laki? Bagaimana menjaga kinerja, produktifitas instansi atau perusahaan ketika banyak pegawai perempuannya cuti?

Bila hal-maka hal semacam ini tidak diantisipasi, akan berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan upaya pemerintah memberikan kesempatan hak bekerja setara bagi perempuan. Kita juga tak dapat memungkiri bahwa di beberapa bidang industri kita, perempuan masih menjadi andalan tenaga kerja massal untuk menekan biaya produksi serendah mungkin.

Negara-negara Skandinavia memiliki beberapa prasyarat yang sudah establish sebelum menerapkan fasilitas/hak seperti dalam RUU KIA.

Prasyarat itu antara lain:

  1. Pajak progresif yang sangat tinggi (hingga 55 persen) dipungut dari rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah melalui anggaran jaminan kesejahteraan nasionalnya dapat menjamin gaji ibu dan bapak yang cuti melahirkan. Jadi bukan perusahaan/instansi yang membayarkan gaji mereka saat cuti terkait kelahiran anak tetatpi pemerintah yang anggarannya bersumber dari pajak.
  2. Jaminan/perlindungan dari pemerintah agar instansi/perusahaan tetap memberikan posisi bagi ibu dan bapak yang kembali dari cuti.
  3. Instansi/perusahaan diperbolehkan merekrut pegawai lain secara kontrak bila diperlukan untuk mengisi kekosongan posisi yang ditingggalkan oleh mereka yang cuti. Ini malah dapat membuka kesempatan memperoleh pengalaman bekerja bagi yang lain.

 

Saya tidak sedang menawarkan solusi tetapi hendak mengingatkan akan pentingnya perencanaan menyeluruh dan terintegrasi agar pada pelaksanaannya nanti konsekuensi-konsekuensi tersebut ada solusinya.

Jika tidak, justru akan menimbulkan "kontra" dari sejumlah kalangan masyarakat dan malah mungkin menyebabkan langkah maju yang sangat baik ini harus dibatalkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com