Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/08/2022, 17:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi secara signifikan.

Selain itu, Tito juga meminta pemda untuk mencari penyebab dari kenaikan tersebut.

"Apabila dalam pemantauan menemukan adanya kenaikan harga yang signifikan, pemda diimbau segera melapor dan mengecek penyebab kenaikan tersebut. Jika kenaikan itu akibat kurangnya suplai barang, pemda dapat memetakan penanganan," ujar Tito sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemendagri pada Rabu (10/8/2022).

Baca juga: Tito Karnavian Buka Suara soal 4 Pulau di Aceh yang Beralih Jadi Wilayah Sumut

"Misalnya suplai yang menyangkut komoditas produksi dalam negeri, maka Pemda perlu mencari cara, termasuk bekerja sama dengan daerah lain yang ketersediaan barangnya melimpah," tuturnya.

Selain itu, Tito menyarankan pemda di Tanah Air membuat grup komunikasi atau WhatsApp grup yang dapat saling menginformasikan kondisi harga bahan pokok di daerah masing-masing.

Melalui grup tersebut, pemda dapat mengetahui harga suatu komoditas di daerah lain.

"Termasuk membandingkannya dengan produksi daerahnya sendiri. Dengan demikian, pemda dapat memiliki opsi cara pemenuhan kebutuhan barang saat terjadi kelangkaan," tuturnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Sebut Sudah Tepat Mendagri Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

"Kerja sama juga dapat dilakukan dengan pihak lainnya, saat pemda menghadapi penyebab inflasi akibat persoalan distribusi, misalnya karena adanya penimbunan. Kerja sama itu bisa dilakukan dengan aparat keamanan, penegak hukum, dan pihak lainnya," lanjutnya.

Akan tetapi, pemda juga dapat lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan.

“Kalau seandainya persuasif enggak bisa, ya koersif, penegakan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut Tito juga memberikan pesan kepada para wali kota di seluruh Indonesia agar fokus mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca juga: UU Provinsi Baru di Papua, Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Paling Lambat 6 Bulan Lagi

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dengan menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan di daerah.

"Saya minta wali kota fokus mengendalikan inflasi. Pasalnya, inflasi hanya bisa ditangani melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Tito.

“Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Baca juga: Mendag Zulhas: 3 Minggu Saya Menjabat, Harga Bahan Pokok Alami Tren Penurunan

Tito mengatakan, wali kota berperan penting dalam eda mengendalikan inflasi di daerah.

Sebab, sebagian besar masyakat bermukim di wilayah perkotaan.

Selain itu, jumlah kota di Indonesia juga terbilang banyak dengan total 98 kota.

"Karena itu, wali kota merupakan salah satu power yang dimiliki Indonesia, termasuk dalam mengendalikan inflasi," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com