KILAS

BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan PMO Jabodetabekpunjur

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK Kerja Sama Percepat Redistribusi TORA dan Pelepasan Kawasan Hutan

Kompas.com - 10/08/2022, 13:53 WIB

KOMPAS.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahanan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (Kementerian LHK) untuk mempercepat Reforma Agraria sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN).

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, sinergi antara kedua kementerian ini akan bertanggung jawab atas amanah besar dalam mengelola dan mengadministrasikan pertanahan di Indonesia melalui penyediaan Tanah Objek Reformas Agraria (TORA).

“Saya berharap dua kementerian ini dapat bekerja sama dengan kompak dan bisa dipastikan semua permasalahan pertanahan di Indonesia akan dapat dipecahkan,” ujar Menteri Hadi dalam keterangan persnya, Rabu (10/8/2022).

Hal tersebut disampaikan Hadi saat menghadiri acara serah terima Proposal Pelepasan Kawasan Hutan untuk Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) Tidak Produktif Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Percepat Redistribusi Tanah, Kementerian ATR/BPN Serah Terima Proposal ke KLHK

Serah Terima Proposal Kawasan Hutan untuk Percepatan Redistribusi TORA turut Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, para gubernur, bupati, dan organisasi pemerintah daerah (OPD). Dok. Humas Kementerian ATR/BPN Serah Terima Proposal Kawasan Hutan untuk Percepatan Redistribusi TORA turut Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, para gubernur, bupati, dan organisasi pemerintah daerah (OPD).

Menteri Hadi mengatakan, TORA yang diterima oleh Kementerian LHK sudah dilepaskan menjadi area penggunaan lain (APL) per Juli 2022, yaitu seluas 1.611.144 hektar (ha).

Dengan demikian, kata dia, pilot project Percepatan Redistribusi Tanah itu akan diarahkan di lokasi kawasan HPK Tidak Produktif yang statusnya masih dicadangkan untuk dilepaskan di lima kabupaten yang tersebar di empat provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

“Dalam mewujudkan Reformasi Agraria di lokasi pilot project tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria akan menggunakan Sistem Penataan Berkelanjutan (SPAB) untuk mewujudkan penataan aset dan akses yang berkeadilan,” ujar Menteri Hadi.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Selain itu, Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada World Bank, gubernur, bupati serta seluruh stakeholder setempat yang telah memberikan materi dan dukungan, sehingga Proposal Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka Pelepasan Kawasan Hutan bisa dihasilkan.

“Terima kasih kepada World Bank, gubernur, bupati serta seluruh stakeholder setempat sehingga kolaborasi antara Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah ini menjadi sukses dan kunci utama dalam suksesnya Program Reforma Agraria,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya akan terus memastikan kegiatan Reforma Agraria ini bisa berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan agenda utama yang telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tanah dan akses kepada sumber daya hutan itu sangat penting dan saling berkaitan erat dengan agenda dan kepentingan rakyat. Dalam kaitan pemerintah pusat dan daerah masalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan menjadi bagian yang penting.

“Maka dari itu, dari pencadangan HPK tidak produktif dengan pilot project 53.595 ha seharusnya bisa untuk diselesaikan dan tidak sulit, sehingga hal ini bisa menjadi contoh yang baik untuk nantinya,” ujar Menteri Siti.

Baca juga: Resmi, Sertifikat 5 Juta Bidang Tanah Wakaf NU Diurus Kementerian ATR/BPN

 
Pilihan Untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat

UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat

Nasional
IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

IDI Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law Anggap Tak Ada Urgensi

Nasional
Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Formappi Kritik Deklarasi Capres di Tengah Momen Duka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Tak Ada Satupun Fraksi yang Pilih Dua Komisioner Komnas HAM untuk Kembali Menjabat

Nasional
KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

KPK Akui Tak Sulit Jemput Paksa Lukas Enembe, tapi...

Nasional
KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

KPK Gunakan Pendekatan Persuasif agar Lukas Enembe Mau Diperiksa

Nasional
Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Gerindra Sebut Fanatisme Suporter Sepak Bola Kerap Hanya Dijadikan Komoditi

Nasional
KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

KPK Tegaskan Deklarasi Anies jadi Capres Tak Ganggu Penyelidikan Kasus Formula E

Nasional
Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Prajurit Tendang Suporter saat Tragedi Kanjuruhan, Andika: Sudah Mengarah Pidana, Sangat Berlebihan!

Nasional
Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Warganet Soroti Momen Ganjar yang Semobil dengan Jokowi, Bandingkan dengan Deklarasi Anies Capres

Nasional
UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

UPDATE 3 Oktober 2022: Bertambah 1.134, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.435.719

Nasional
Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Jokowi Didesak Tak Teken Keppres Pengangkatan Hakim Guntur Hamzah Pengganti Aswanto

Nasional
Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Pangkogabwilhan II Marsekal Muda Novyan Samyoga Meninggal Dunia

Nasional
Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E, KPK: Supaya Masyarakat Tak Curiga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.