Kompas.com - 09/08/2022, 16:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, ada indikasi upaya pengaburan fakta kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang ditemukan dalam pemeriksaan data komunikasi 15 telepon seluler (ponsel).

Damanik menjelaskan, indikasi pengaburan fakta tersebut hampir sama dengan temuan inspektorat khusus.

"Masih indikasi-indikasi hampir sama dengan yang diperiksa inspektorat khusus ya, bahwa ada dugaan-dugaan misalnya pengaburan fakta," ujar Damanik saat ditemui di kantornya, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Puzzle yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Untuk memperjelas temuan dugaan pengaburan fakta tersebut, Damanik mendesak penyidik kepolisian untuk menemukan rekaman kamera CCTV di rumah Ferdy Sambo.

Karena CCTV dinilai sangat penting untuk mencocokan data komunikasi dengan tangkapan gambar peristiwa penembakan Brigadir J.

"Karena itu kita minta kita dorong penyidik timsus itu bekerja lebih maksimal, terutama menemukan CCTV itu, karena itu penting sekali," tutur Damanik.

Kedua alat bukti ini, ucap Damanik, akan memperkuat konstruksi peristiwa sehingga perubahan keterangan orang-orang yang terlibat bisa dikonfirmasi.

Baca juga: Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

"Kalau misalnya ketika dia (orang-orang yang terlibat) mengubah keterangannya, konstruksi peristiwa bisa berubah kan, tapi kalau misalnya alat dukung (CCTV dan data komunikasi) tadi itu, bukti-bukti pendukung itu didapatkan, maka akan lebih mudah untuk mengonstruksikan peristiwanya," tutur Damanik.

Sebagai informasi, Komnas HAM kembali meminta keterangan Siber Bareskrim Polri untuk pemeriksaan 15 HP yang berkaitan dengan kematian Brigadir J.

Permintaan keterangan tersebut digelar hari ini di Kantor Komnas HAM.

Damanik menjelaskan, pemeriksaan jejaring komunikasi tersebut merupakan pemeriksaan kali ketiga.

"Ini pemeriksaan yang ketiga ya karena kemarin yang semestinya diserahkan ada 15 baru diserahkan 10 hasil pemeriksaan kemudian kita dalami dan periksa secara internal," tutur Damanik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Nasional
Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Jokowi Resmi Teken Keppres TGIPF Peristiwa Kanjuruhan, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: 'Barangnya Kelihatan Semua' hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

5 Perkembangan Terbaru Tragedi Kanjuruhan: "Barangnya Kelihatan Semua" hingga Potensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Diminta Sentuh Tanggung Jawab Negara dan Perbaikan Sistem Sepakbola dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

PBHI: Tragedi Kanjuruhan Berpotensi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung 'Siap Tidur'

Sentilan Elite PDI-P ke Ganjar: Dulu Dibilang Kemajon, Kini Disinggung "Siap Tidur"

Nasional
4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

4 Instruksi Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan: Audit Stadion hingga Evaluasi Manajemen Pertandingan

Nasional
Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Kedekatan Mega-Prabowo dan Kemungkinan Kerja Sama PDI-P-Gerindra

Nasional
Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Pelimpahan Tahap II Selesai, Berapa Lama Ferdy Sambo cs Ditahan Menanti Sidang?

Nasional
Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Drama Pelimpahan Sambo ke Kejagung, Diperlakukan Seolah Masih Jenderal...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

[POPULER NASIONAL] Awak Media Dihalangi Brimob saat Liput Pelimpahan Sambo | Anggota Provos Payungi Sambo

Nasional
Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Upaya Pemerintah Meniti Langkah Reformasi Hukum Usai Hakim Agung Sudrajad Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.