Kompas.com - 08/08/2022, 15:18 WIB

KOMPAS.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Guspardi Gaus menyebutkan pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dapat mereduksi kecemburuan sosial yang memicu timbulnya konflik di Papua.

“Pembentukan DOB ini masyarakat akan merasakan adanya perbaikan yang signifikan dari segi ekonomi, pendidikan, akses kesehatan, serta pelayanan birokrasi pemerintahan,” sebut Guspardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (8/8/2022).

Selain itu, Guspardi mengatakan, pemekaran tiga DOB ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

“Pemerintah harus melakukan pendampingan dan supervisi agar pembangunan di daerah otonomi baru Papua dapat berjalan lebih optimal dalam merealisasikan dana pembangunan dalam berbagai bidang. Jadi, kita dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia,” jelas Guspardi.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sebut Independensi Jadi Aspek Penting dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

Sebagai informasi, hal tersebut selaras dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan birokrasi yang cepat.

Guspardi menilai, selama ini pelayanan publik dan hambatan birokrasi mengalami kendala terhadap luasnya wilayah Papua dan beberapa infrastruktur yang belum memadai.

Maka dari itu, kata dia, dengan bertambahnya tiga DOB ini akan membuka akses pembangunan yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Selama ini dana otonomi khusus belum dikelola dengan baik dan menimbulkan adanya tarik menarik antar kepentingan kaum elit di Papua. Hal itu yang membuat masyarakat Papua menjadi khawatir dengan bertambahnya tiga DOB baru yang diyakini tidak akan berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR: UU Lima Provinsi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Guspardi, perlu dilakukan perbaikan mentalitas pemerintah daerah dan reformasi birokrasi serta tata kelola dana pemerintah pusat yang lebih akuntabel, efisien, dan efektif.

“Hal itu perlu untuk dimanfaatkan dengan penuh dalam kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah sudah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, pelaporaan, serta koordinasi terpadu untuk pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua.

Badan khusus itu langsung diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres) Indonesia yang beranggotakan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat dari Papua.

Baca juga: Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Pengacara akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Nasional
Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Nasional
Koalisi Rakyat Papua Minta Komnas HAM Keluarkan Surat Rekomendasi agar Lukas Enembe Bisa Berobat

Koalisi Rakyat Papua Minta Komnas HAM Keluarkan Surat Rekomendasi agar Lukas Enembe Bisa Berobat

Nasional
Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Nasional
Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Nasional
Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Nasional
Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Nasional
Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

Nasional
Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Nasional
Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Nasional
Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Nasional
Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Nasional
Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Nasional
Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.