Kompas.com - 08/08/2022, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mengidentifikasi risiko perubahan iklim beserta dampaknya.

Menurut Jokowi, BMKG punya peran sangat strategis untuk penanganan perubahan iklim, antara lain terkait monitoring, prediksi, dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrem.

"Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan, karena itu saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh," kata Jokowi dalam acara Rakornas BMKG secara virtual, Senin (8/8/2022).

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Sepanjang Hari

Dia menambahkan, BMKG harus mengidentifikasi dan melakukan adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim.

Di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit.

"Memperkuat layanan informasi BMKG dan literasi di terutama di wilayah pertanian dan perikanan sehingga petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem," ujar mantan wali kota Solo itu.

Baca juga: Kapan Awal Musim Hujan di Indonesia Tahun Ini? Ini Prakiraan BMKG

Ia mengingatkan, perubahan iklim yang berada dalam kondisi kritis merupakan tantangan nyata bagi semua pihak setelah meredanya pandemi Covid-19.

Jokowi menambahkan, berdasarkan data World Meteorological Organization, perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 semakin memburuk. Bahkan, 2021 menjadi tahun dengan suhu terpanas selama 7 tahun terakhir.

"Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Perubahan Iklim Tantangan Nyata bagi Kita

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dampak perubahan iklim sangat luas dan multisektoral, salah satunya berefek pada bencana alam dan ketahanan pangan.

Mengutip data Badan Pangan Dunia, Jokowi menyebut lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia adalah kelompok paling rentan terhadap perubahan iklim.

Jokowi menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia juga memprediksi akan ada 13 juta orang kelaparan akibat terhambatnya rantai pasok dunia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.