Kompas.com - 07/08/2022, 10:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak Istana lebih keras dalam mendesak pengungkapan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menekankan pentingnya desakan dari Istana agar kasus tersebut dapat terungkap secara jelas.

“Saya akan datang lagi kepada Istana untuk meminta supaya Istana lebih keras menekan, supaya keluar terbuka semua seterang-terangnya yang salah ya salah, salahnya apa, ya dia harus menanggung hukuman,” kata Taufan, dalam webinar yang digelar Sabtu (6/8/2022).

Baca juga: Komnas HAM: Tak Ada Keterangan dan Saksi Brigadir J Todongkan Senjata ke Istri Ferdy Sambo

Taufan mengaku marah setiap kali menonton pemberitaan kasus kematian Brigadir Yosua di televisi. Salah satunya adalah mengenai rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang belum jelas.

Ia mengingatkan agar polisi memberikan keterangan secara terbuka terkait rekaman CCTV saat kejadian penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Saya akan lapor ke Presiden, itu ancaman bahasa saya untuk mengatakan ‘hey, kalian jangan bohong tentang CCTV’,” ujar Taufan.

Taufan mengatakan, berdasarkan penelusuran Komnas HAM, ada beberapa menit peristiwa krusial yang hanya didukung keterangan dari tersangka Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E.

Momen tersebut yakni saat rombongan Brigadir J dan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, tiba di rumah dinas. Selang beberapa waktu, terlihat Putri kembali ke rumah pribadinya dengan wajah seperti menangis.

“Problem krusialnya adalah karena di TKP (tempat kejadian perkara) itu yang bisa kita dapatkan hanya keterangan Bharada E,” ujar Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Belum Bisa Meyakini soal Dugaan Pelecehan Brigadir J terhadap Istri Ferdy Sambo

Terkait polemik CCTV ini, kata Taufan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengamankan 25 orang, termasuk di antaranya adalah tiga perwira tinggi polisi.

Meski belum dinyatakan bersalah, namun terdapat indikasi kuat bahwa mereka terlibat dalam aksi menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Mereka diduga tidak bertindak profesional dan menyulitkan penyidikan kematian Yosua.

“Jadi kami ribut-ribut soal CCTV itu karena kami melihat ada langkah-langkah lain, tapi saya belum bisa buka langkah-langkah yang memang sepertinya nanti Bharada E saja yang menanggung semua ini,” ujar Taufan.

Sebelumnya, rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Ferdy sambo hilang. Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 12 Juli lalu menyatakan CCTV mati. Akibatnya, dugaan tindak pelecehan oleh Brigadir Yosua kepada Putri tidak terekam.

Belakangan polisi mengungkap adanya dugaan rekaman CCTV itu diambil. Terkait hal ini, Mabes Polri telah mengamankan 25 polisi.

Irjen Ferdy Sambo juga diduga berperan dalam pengambilan CCTV. Saat ini Ferdy telah dibawa ke Markas Korps Brimob karena dinilai melanggar etik dan tidak profesional dalam melakukan olah TKP.

Dalam kasus ini, Bharada E dijerat dugaan pembunuhan Pasal 338 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ferdy Sambo Diduga Langgar Etik dan Dibawa ke Mako Brimob

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Nasional
Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Nasional
Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Nasional
30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

Nasional
ICW Ingatkan Lukas Enembe Bisa Dihukum Berat karena Tak Kooperatif sejak Awal

ICW Ingatkan Lukas Enembe Bisa Dihukum Berat karena Tak Kooperatif sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala, Eks Pentolan KPK yang Kini Bela Tersangka Pembunuhan Berencana

Febri Diansyah dan Rasamala, Eks Pentolan KPK yang Kini Bela Tersangka Pembunuhan Berencana

Nasional
Cegah 'Masuk Angin', Ponsel Tim Jaksa Kasus Sambo dkk Bakal Disadap

Cegah "Masuk Angin", Ponsel Tim Jaksa Kasus Sambo dkk Bakal Disadap

Nasional
Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penipuan Investasi PT Kresna Sekuritas, Diduga Korban Rugi Rp 337,4 Miliar

Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penipuan Investasi PT Kresna Sekuritas, Diduga Korban Rugi Rp 337,4 Miliar

Nasional
Undang Sekjen DPR, MKD Singgung soal Citra DPR yang Kerap Dinilai Angker

Undang Sekjen DPR, MKD Singgung soal Citra DPR yang Kerap Dinilai Angker

Nasional
Korupsi Bareng Eks Dirjen Kemendagri, M Syukur Akbar Divonis 5 Tahun Penjara

Korupsi Bareng Eks Dirjen Kemendagri, M Syukur Akbar Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Bagikan Bantuan di Halmahera Barat, Jokowi: Untuk Anak Sekolah Boleh, Handphone Jangan

Bagikan Bantuan di Halmahera Barat, Jokowi: Untuk Anak Sekolah Boleh, Handphone Jangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.