Kompas.com - 05/08/2022, 10:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah akan mencairkan dana Pemilu 2024 asal rasional.

Hal itu disampaikan Mahfud saat rapat bersama Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU), Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

"Berapa pun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," kata Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/8/2022).

Baca juga: KPU Sebut 98 Nama Penyelenggara Pemilu di Daerah Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu

Mahfud menegaskan bahwa proses Pemilu tidak akan terganggu atau pun terhenti hanya karena pembiayaan tidak lancar.

Untuk itu, Mahfud memastikan semua biaya akan disediakan oleh pemerintah.

"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," ujar Mahfud.

Baca juga: Dipimpin AHY, Demokrat Akan Daftarkan Diri Jadi Calon Peserta Pemilu 2024 Besok

Kendati demikian, Mahfud mengatakan, pengajuan anggaran yang sifanya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah panitia pemungutan suara (PPS) masih akan didiskusikan lebih lanjut.

Ia juga memastikan hingga kini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak adanya anggaran.

“Itu belum ada. Semuanya berjalan. Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," imbuh Mahfud.

Baca juga: PAN Usul DOB Papua Tak Selenggarakan Pemilu 2024

Dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan Rp 8,06 triliun pada 2022, KPU baru menerima dana dari pemerintah sebesar 54 persen atau setara Rp 3,69 triliun, yang dicairkan 2 kali yaitu Rp 2,45 triliun dan Rp 1,29 triliun.

Khusus anggaran gaji yang dimasukkan dalam pos anggaran dukungan nontahapan pemilu, kebutuhan KPU untuk gaji di tahun 2022 mencapai Rp 1,79 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan baru mencairkan Rp 1,42 triliun atau 79,61 persen, sehingga masih terdapat kekurangan Rp 365,1 miliar.

Baca juga: KPU Segera Proses Pencatutan Anggotanya sebagai Kader Parpol Calon Peserta Pemilu

Di lain pihak, KPU segera tiba pada proses verifikasi faktual keanggotaan dan kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu 2024, yang melibatkan verifikator di daerah-daerah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Nasional
Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Nasional
Alasan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Mau Gabung Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Alasan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Mau Gabung Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Nasional
Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Nasional
Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Nasional
Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Nasional
KPK Dalami Penggunaan 'Private Jet' Lukas Enembe dan Keluarga

KPK Dalami Penggunaan "Private Jet" Lukas Enembe dan Keluarga

Nasional
Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Nasional
Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Nasional
7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

7 Juta Orang Sudah Terima BSU, Jokowi Perintahkan Percepat Penyalurannya

Nasional
Nilai Wajah Cemberut Puan Pengaruhi Persepsi Publik, Pengamat: Gesturnya Masih Elite

Nilai Wajah Cemberut Puan Pengaruhi Persepsi Publik, Pengamat: Gesturnya Masih Elite

Nasional
Granat-Amunisi yang Ditemukan di Bekasi Milik Mendiang Perwira TNI AU

Granat-Amunisi yang Ditemukan di Bekasi Milik Mendiang Perwira TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.