Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Wapres Soroti Persoalan Data dalam Penanganan "Stunting"

Kompas.com - 04/08/2022, 16:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti persoalan data yang digunakan pemerintah dalam penanganan stunting.

"Jadi memang kita dikasih target untuk (prevalensi stunting) turun dari 24,4 persen ke 14 persen. Nah yang pertama tadi diputuskan oleh Bapak Wapres adalah perhitungan datanya seperti apa," kata Budi dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Budi menyampaikan, selama ini Indonesia mengukur angka stunting menggunakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan selama dua tahun sekali.

Baca juga: Menkes Sebut Potensi Bayi Stunting Rendah Bila Ditangani Sebelum Kelahiran

Sementara itu, beberapa daerah juga sudah memasukkan data yang bersifat by name by address melalui aplikasi e-PPPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

"Jadi ada perbedaaan antara data survei dengan data langsung," kata Budi.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendiskusikan supaya daerah-daerah yang sudah menyetorkan lebih dari 95 persen data ke aplikasi e-PPGBM tidak perlu lagi melakukan survei.

Namun, survei tetap dilakukan di daerah-daerah yang tak terjangkau internet dan tingkat masukan datanya masih rendah.

"Dengan demikian kualitas datanya jadi lebih bagus," ujar Budi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, idealnya pendataan dapat dilakukan oleh pos layanan terpadu (posyandu) dengan melakukan sensus kepada semua ibu hamil dan bayi di daerahnya.

"Sayangnya kan tidak semua posyandu bisa meng-coverage seluruh ibu hamil dan bayi di tempat itu," kata Muhadjir.

"Kalau mereka bisa meng-coverage di atas 90 persen seluruh Indonesia maka sebetulnya bisa dipasitkan ini data yang lebih bagus," kata dia.

Baca juga: Wapres: Penurunan Prevalensi Stunting merupakan Tantangan Bersama

Sebelumnya, Ma'ruf mengingatkan bahwa menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah merupakan tantangan bersama.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat kerja percepatan penanganan stunting di 12 provinsi prioritas yang diikuti para perwakilan kepala daerah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, ini tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Ma'ruf.

Ia menyebutkan, ada 12 provinsi yang menjadi fokus percepatan penurunan stunting oleh pemerintah, terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak.

Baca juga: Kehamilan Tak Direncanakan di Indonesia Naik 40 Persen, Berisiko Tingkatkan Stunting

Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.

"Intervensi di 12 provinsi ini akan menyasar lebih dari 60 persen anak balita," ujar Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com