Kompas.com - 04/08/2022, 16:57 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti persoalan data yang digunakan pemerintah dalam penanganan stunting.

"Jadi memang kita dikasih target untuk (prevalensi stunting) turun dari 24,4 persen ke 14 persen. Nah yang pertama tadi diputuskan oleh Bapak Wapres adalah perhitungan datanya seperti apa," kata Budi dalam keterangan pers usai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Budi menyampaikan, selama ini Indonesia mengukur angka stunting menggunakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan selama dua tahun sekali.

Baca juga: Menkes Sebut Potensi Bayi Stunting Rendah Bila Ditangani Sebelum Kelahiran

Sementara itu, beberapa daerah juga sudah memasukkan data yang bersifat by name by address melalui aplikasi e-PPPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).

"Jadi ada perbedaaan antara data survei dengan data langsung," kata Budi.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendiskusikan supaya daerah-daerah yang sudah menyetorkan lebih dari 95 persen data ke aplikasi e-PPGBM tidak perlu lagi melakukan survei.

Namun, survei tetap dilakukan di daerah-daerah yang tak terjangkau internet dan tingkat masukan datanya masih rendah.

"Dengan demikian kualitas datanya jadi lebih bagus," ujar Budi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, idealnya pendataan dapat dilakukan oleh pos layanan terpadu (posyandu) dengan melakukan sensus kepada semua ibu hamil dan bayi di daerahnya.

"Sayangnya kan tidak semua posyandu bisa meng-coverage seluruh ibu hamil dan bayi di tempat itu," kata Muhadjir.

"Kalau mereka bisa meng-coverage di atas 90 persen seluruh Indonesia maka sebetulnya bisa dipasitkan ini data yang lebih bagus," kata dia.

Baca juga: Wapres: Penurunan Prevalensi Stunting merupakan Tantangan Bersama

Sebelumnya, Ma'ruf mengingatkan bahwa menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024 sesuai target pemerintah merupakan tantangan bersama.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat kerja percepatan penanganan stunting di 12 provinsi prioritas yang diikuti para perwakilan kepala daerah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, ini tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Ma'ruf.

Ia menyebutkan, ada 12 provinsi yang menjadi fokus percepatan penurunan stunting oleh pemerintah, terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak.

Baca juga: Kehamilan Tak Direncanakan di Indonesia Naik 40 Persen, Berisiko Tingkatkan Stunting

Tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.

"Intervensi di 12 provinsi ini akan menyasar lebih dari 60 persen anak balita," ujar Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirjen Dukcapil Disebut Arahkan agar 3 Konsorsium Lolos Lelang

Nasional
Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Wali Kota Jaksel Sambangi Lokasi Robohnya Tembok MtsN 19 Pondok Labu

Nasional
Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Pentolan Bonek Harap TGIPF Tragedi Kanjuruhan Kerja Serius dan Obyektif

Nasional
Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Puan-Airlangga Direncanakan Bertemu Sabtu Ini, PDI-P: Doakan Jakarta Tidak Banjir

Nasional
Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Pakar Sebut Keputusan DPR Pilih Ketua Komnas HAM Bisa Dibatalkan jika Langgar UU

Nasional
Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Menpora Sebut Audit Akan Diprioritaskan pada Stadion yang Tengah Dipakai

Nasional
Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Menpora: Suporter Arema, Persebaya, Persib, Persija Komitmen Perbaiki Ekosistem Sepak Bola Tanah Air

Nasional
Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Mahfud: Kapolri Akan Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan Malam Ini

Nasional
Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Respons Atnike Sigiro soal Penunjukkannya Jadi Ketua Komnas HAM oleh DPR Disebut Salahi Aturan

Nasional
Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Hasto Singgung PSI: Sama-sama Dukung Jokowi, tapi Banyak Manuver Rugikan PDI-P

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Tegaskan Tak Alergi Kritik dan Saran Demi Tuntaskan Masalah

Nasional
UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

UPDATE 6 Oktober 2022: Tambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Totalnya 6.441.123

Nasional
Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Atasi Perubahan Iklim, Putu Supadma Minta Anggota Parlemen Harus Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM

Nasional
Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Sejumlah Kader Nasdem Keluar Dinilai karena Banyak Pendukung Ahok dan Anti Anies

Nasional
Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Korban Binomo Harap Hakim Vonis Indra Kenz Minimal Sesuai Tuntutan Jaksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.