Kompas.com - 04/08/2022, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto  mengaku menjadi salah satu pihak yang mengusulkan agar Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tidak menyelenggarakan Pemilu 2024.

Ia menilai, butuh persiapan yang matang dalam menyiapkan infrastruktur kepemiluan di tiga provinsi baru Papua itu.

"Itu perlu energi dan sumber daya yang banyak, sementara waktu mungkin dari segi tahapan sudah mulai berjalan. Jadi, sebaiknya nanti setelah pemilu (2024)," kata Yandri ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Wakil Ketua MPR itu menilai, terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan ketika tiga provinsi baru di Papua ikut Pemilu 2024.

Salah satunya terkait mengatur jumlah daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPR serta DPRD tingkat provinsi.

Untuk Pemilu 2024, dia pun mengusulkan agar alokasi kursi dan dapil di DOB mengikuti daerah induk, yaitu Provinsi Papua.

"Sebaiknya memang tidak mengubah tatanan kepemiluan 2024, artinya dari sisi jumlah kursi sebaiknya tetap 10 kursi hari ini, menjadi satu dapil dulu. Kemudian tidak perlu merombak dulu KPUD dan KPU provinsi," jelasnya.

Kemudian, setelah Pemilu 2024, alokasi kursi dan dapil di DOB perlu diatur ulang. 

"Jadi sebaiknya nanti setelah pemilu (2024) dirapikan, ditata benar-benar karena Papua mungkin ada kekhususan, tidak bisa (dilakukan) sambil lewat. Kan kira-kira begitu ya. Jadi kami berharap untuk konstentasi pemilu 2024 masih tetap satu dapil sekarang dengan junlah kursi 10," ujar Yandri.

Baca juga: Eks Komisioner Audiensi dengan KPU, Bahas Ancaman Intervensi Jelang Pemilu 2024

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah sedang mempertimbangkan pembentukan payung hukum pelaksanaan Pemilu di tiga DOB Papua.

Tiga DOB Papua tersebut meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan. 

“Sedang dipertimbangkan payung hukumnya (pelaksanaan Pemilu di tiga DOB Papua),” kata Mahfud saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).

Baca juga: Parpol Berharap Mendulang Suara Besar Saat Pemilu 2024

Mahfud mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan dalam membentuk payung hukum tersebut.

Antara lain, soal keterisian wakil legislatif pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasar Pemilu.

“Itu saja yang pokok. Yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
AHY Disebut Kerahkan 'Petarungnya' untuk Dukung Anies Baswedan

AHY Disebut Kerahkan "Petarungnya" untuk Dukung Anies Baswedan

Nasional
Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Profil Heru Budi Hartono, Orang Dekat Jokowi yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

Nasional
Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Pemerintah Susun Aturan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola, Nantinya Diterbitkan Polri

Nasional
Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Komitmen Atasi Perubahan Iklim, Indonesia Optimistis Capai Emisi Nol Bersih pada 2060

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Ini Jawaban Heru Budi Hartono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.