Kompas.com - 04/08/2022, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum organisasi relawan Projo Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa Musyawarah Rakyat (Musra) yang akan digelar para relawan Jokowi bertujuan mendukung nama tertentu untuk Pilpres 2024.

Menurutnya, Musra justru ingin mencari tahu siapa sosok calon pemimpin masa depan pilihan masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan kelompok mana pun boleh ikut serta dalam agenda itu.

“Kami enggak menolak mau pendukung siapa saja datang, enggak masalah. Mekanisme yang ditetapkan menepis skeptisme di masyarakat bahwa Musra ini didesain untuk mendukung seseorang. Tidak. Justru kami mau tau siapa yang diinginkan rakyat. Jangan dibolak-balik,” ujar Budi saat berbincang dengan tim Kompas.com di Kalibata, Senin (1/8/2022) lalu.

Baca juga: Sekjen Projo: Kami Bukan Endorser Satu Orang, Mau Ganjar, Anies, atau Siapa Pun

Pihaknya pun merasa tidak perlu mengerahkan massa agar hasil Musra sesuai keinginan.

Budi yakin usai Musra pertama dan kedua berjalan, kelompok masyarakat akan menyadari betapa pentingnya forum Musra sehingga mereka datang demi memengaruhi hasilnya.

“Jangan kaget jangan heran bila nanti muncul tokoh-tokoh lokal. Misal di Sulawesi muncul nama siapa, di Sumatera siapa, dan sebagainya. Musra ini murni bottom up. Kami mau sejujur mungkin dan sesahih mungkin merekam maunya rakyat,” lanjut dia.

Melihat format musyawarah yang begitu terbuka, Budi yakin pula tidak akan ada kekacauan.

Relawan Jokowi disebutkannya sebagai salah satu pihak yang optimistis bahwa setiap persoalan bisa dicarikan solusinya lewat dialog.

Baca juga: Saat Projo Singgung Sosok yang Pernah Menggunakan Politik Identitas...

Demi mengurangi anggapan miring itu, panitia telah menetapkan bahwa Jokowi sendiri tidak perlu terlalu turut campur di dalam perjalanan Musra.

Presiden Jokowi pun telah menyepakati hal tersebut.

Budi menjelaskan, apabila Jokowi hadir di salah satu Musra, momen pidatonya akan ditempatkan setelah perhelatan agar tidak terkesan mendikte peserta.

Jokowi hanya akan menerima hasilnya pada penghujung acara.

Meski demikian, Budi menekankan, bagaimanapun, pihaknya tidak akan bisa melepaskan diri dari status relawan Jokowi.

Baca juga: Tunggu Komando Jokowi soal Pilpres, Ketum Projo: Merah Kata Jokowi, Merah Kata Projo

Pemisahan proses Musra dengan Jokowi itu ditetapkan semata-mata untuk menghormati kedudukan Jokowi sebagai pemimpin negara yang dituntut untuk bersikap netral dan milik seluruh rakyat Indonesia.

“Tetapi pada intinya kami ingin mencari pelanjut yang tepat, yang bisa melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi. Yang sudah dicapai Pak Jokowi, jangan sampai dihilangkan begitu saja,” lanjut Budi.

Diketahui, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi akan menggelar Musra. Itu adalah forum untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Seloroh Waketum PPP untuk Relawan Jokowi: Ketum Projo Lebih Powerful dari Ketum Partai

Musra pertama akan digelar di Bandung pada 27 Agustus 2022. Kemudian, akan digelar secara marathon di 33 provinsi Indonesia dan akan berakhir pada Maret 2022.

Hasilnya akan diserahkan kepada Jokowi secara tertutup. Kemudian, Jokowi akan mengumumkan siapa sosok capres-cawapres yang akan ia dukung dalam Pilpres 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Nasional
PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

Nasional
Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Nasional
Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Nasional
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Nasional
Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Nasional
Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Nasional
Peringatan HUT Ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT Ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

Nasional
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.